Pemerintah Targetkan Swasembada Garam 2019

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Petani memanen garam di lahan garam desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Safrezi Fitra
14/9/2017, 11.30 WIB

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada garam pada 2019. Produksi garam nasional harus bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi mengimpor garam, baik industri maupun konsumsi, seperti yang selama ini terjadi.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah menginisiasi peran koperasi untuk mengelola setiap 100 hektare lahan garam. Nantinya, pemerintah akan membantu menyuplai pasokan air tambak ke tiap lahan tersebut. (Baca: Luhut: Ada 22 Ribu Hektare Lahan Potensial untuk Ladang Garam)

"Jadi bikin koperasi, rakyat yang kerjakan, airnya disiapkan pemerintah. Saya sudah lapor bertahap ke Presiden bahwa ini akan dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu (13/9).

Luhut mengatakan proyek ini akan diterapkan di beberapa daerah sentra produksi garam, seperti Madura, NTT, Rantepao, Jeneponto, dan Nagekeo. Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

Luhut menargetkan pembebasan lahan harus selesai tahun ini. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil terkait hal tersebut. (Baca: Pemerintah Butuh Dua Tahun Siapkan Pabrik Garam di NTT)

"Saya minta Sofyan Djalil sudah oke. Jangan ada yang pesimistis. Yang membuat keputusan kan kami, kok bisa pesimistis," kata Luhut. 

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan beberapa lahan yang akan dikembangkan, seperti milik PT Garam (Persero) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, sudah 400 hektare lahan yang dikerjakan dan berproduksi. Masih ada 225 hektare lagi lahan yang akan dikembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Adapun, luas lahan PT Garam di NTT seluruhnya berjumlah 3.720 hektar. Agung mengatakan separuh dari seluruh lahan tersebut  sudah dalam proses Clean and Clear (CnC) dan akan digarap tahun ini. Dia juga memastikan sudah ada investor lain yang akan membantu menggarap lahan tersebut.

(Baca: Alokasikan Rp 500 Miliar, PT Garam Siap Serap Garam Rakyat)

Sementara, separuhnya lagi masih terkendala karena ada penduduk yang bermukim. Menurut Agung, pihaknya telah bekerja sana dengan bupati setempat, TNI, dan Kementerian ATR/BPN untuk memindahkan penduduk. "Ini enggak bisa langsung kami pindahkan, tapi harus ada pembicaraan," kata Agung. 

Pemerintah juga akan menggarap lahan terlantar seluas 777 hektare di Nagekeo, NTT. Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang dalam proses CnC lahan tersebut. "Ini tahun ini juga akan kami kerjakan. Jadi, Insya Allah 2019 kami optimistis bisa menyelesaikan masalah pergaraman ini," kata Agung.