Kriteria dan Larangan dalam Pembatasan Sosial Skala Besar Covid-19

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.
Polisi berjaga saat pemberlakuan kawasan tertib 'physical distancing' di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/4/2020). Pihak kepolisian setempat memberlakukan kawasan tertib 'physical distancing' atau jaga jarak secara fisik di Jalan Tunjungan dan Jalan Raya Darmo setiap hari di jam tertentu mulai 1-15 April 2020 untuk mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19).
Penulis: Pingit Aria
1/4/2020, 14.58 WIB

Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan di tengah pandemi virus corona. Bukan lockdown, pemerintah akhirnya mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020).

Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 yang berisi tujuh pasal. Berikut di antara poin-poinnya:

Kewenangan Pusat dan Daerah

Di pasal dua tertulis pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota.

(Baca: Ada PP, Keppres, dan Perppu untuk Atasi Corona, Apa Saja Isinya?)

Tapi pelaksanaan status itu harus diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota terlebih dulu kepada Menteri Kesehatan. Pasal enam PP tersebut tertulis Menteri Kesehatan yang akan menetapkan status itu dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19.

Ketua Gugus Tugas juga dapat mengusulkan PSBB di wilayah tertentu kepada menteri kesehatan. Kalau menteri sudah menyetujui usulan tersebut, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan status PPSB.

Kriteria PSBB

Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, dasar keputusan pemerintah dalam menetapkan status PSBB adalah pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, isu politik, ekonomi, dan lainnya.

(Baca: AS Dihantam Corona, Trump: Dua Minggu ke Depan akan Menyakitkan)

Pasal berikutnya menyebut status pembatasan sosial skala berskala besar harus memenuhi dua kriteria. Pertama, jumlah kasus kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan. Lalu, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Berikut adalah rasio kesembuhan dan kematian pasien Covid-19 di Pulau Jawa: 

Kegiatan yang Dilarang

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur mengenai beberapa kegiatan yang diliburkan atau dibatasi. Di antaranya:

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Selain itu, pemerintah juga tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

(Baca: Sri Mulyani: Pelaksana Perppu Penyelamatan Ekonomi Tak Bisa Dituntut)

Kemudian, dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pelibatan Kepolisian

Dalam pernyataan resminya yang disiarkan melalui Sekretariat Presiden, Jokowi juga menyampaikan rencana untuk melibatkan kepolisian. "Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah," kata Jokowi.