PGRI Kritik Aturan Baru Nadiem soal Dana BOS untuk Guru Honorer

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan konferensi pers tentang Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Happy Fajrian
15/2/2020, 16.29 WIB

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi aturan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai kritik dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua PB PGRI masa Bhakti XXI serta Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia Didi Suprijadi mengatakan bahwa meski dia mengakui telah lebih baik dari regulasi sebelumnya, namun menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Salah satunya terkait kesejahteraan guru honorer. "Jadi kalau belanja pegawai honorer paling terakhir, itu kalau ada sisa. Ini berulang tiap tahun," kata Didi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (15/4).

(Baca: Nadiem Makarim: Sekolah Bisa Pakai 50% Dana BOS untuk Guru Honorer)

Dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan bahwa 50% Dana BOS dapat digunakan untuk membayar guru honer. Namun guru honorer harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). "Jarang sekali guru honorer yang memiliki NUPTK, sebab mendapatkannya harus melalui prosedur yang cukup sulit," ujar Didi.

Dia juga mengkritik Dana BOS yang kerap kali terlambat penyalurannya. Padahal dana tersebut digukan untuk membayar biaya operasional seperti listrik dan perawatan sekolah. Ini juga berdampak pada gaji guru honorer yang terlambat.

Akhirnya Kepala Sekolah harus mencari cara lain untuk mendapatkan dana talangan tersebut. "Banyak guru yang tidak ingin jadi Kepala Sekolah karena BOS. Mereka bahkan menggadaikan kendaraan untuk membayar guru honorer," ujarnya.

(Baca: Sri Mulyani Pangkas Tahapan Penyaluran Dana BOS dan Dana Desa )

Kendati demikian, dia mengapresiasi kebijakan penyaluran BOS langsung kepada sekolah dari Kemendikbud. Sehingga tidak melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, selama ini dana BOS yang diberikan ke Pemda tidak sesuai dengan jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana tak menampik bahwa memang ada keterbatasan dana operasional untuk sekolah.

Pihaknya pun terus mencari jalan untuk solusi dalam permasalaham tersebut, dengan aturan-aturan yang lebih detail. "Kami bukan pemberi kepuasan, tapi pemberi jalan. Dengan kebijakan saat ini cukup dapat apresiasi luar biasa," kata Erlangga.

(Baca: Sri Mulyani Cairkan Dana Bantuan Rp 9,8 Triliun ke 136 Ribu Sekolah)

Reporter: Fariha Sulmaihati