Menteri ESDM Bantah Ada Rencana Kenaikkan Harga Elpiji 3Kg

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi, pekerja memindahkan elpiji 3 kilogram. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemerintah akan menaikkan harga elpiji 3 Kg.
28/1/2020, 00.26 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga elpiji bersubsidi. Dia pun mengaku terkejut dengan pemberitaan yang menyebut pemerintah akan mengerek harga elpiji 3 Kg.

"Kami merespon soal elpiji, sebelumnya tidak ada pernyataan resmi dari kementerian mengenai elpiji 3Kg. Kami juga sempat terkejut," kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/1). 

Menurut dia, Pertamina sebagai penyuplai elpiji belum meminta kenaikkan harga. Biarpun harga elpiji di pasar Internasional sempat naik seiring peningkatan harga minyak dunia.

Hal tersebut dilatarbelakangi ketegangan di Timur Tengah, Namun, konflik tersebut telah reda. 

"Kan seharusnya ada permintaan dari Pertamina yang menyuplai elpiji. Ini dari Pertamina belum ada," kata Arifin.

(Baca: Pro Kontra Rencana Kenaikan Harga Elpiji 3 Kilogram)

Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji skema subsidi tertutup. Salah satunya melalui pemberian kartu.

"Kami sedang kaji sistem mana untuk mencegah perembesan alokasi subsidi kepada yang tidak berhak," katanya.

Pemerintah pun terus mendata masyarakat yang berhak menerima subsidi LPG 3Kg dengan menggandeng pemangku kepentingan. "Kami memutakhirkan data-data siapa yang berhak menerima subsidi, masih dalam inventaris," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengkaji dua skema penyaluran subsidi tertutup elpiji 3kg melalui sistem biometrik atau QR Code. Nantinya, uji coba bakal menggunakan kartu di beberapa tempat.

Langkah ini akan memudahkan pemantauan konsumsi elpiji di masyarakat. Dalam pelaksanaanya, Pertamina akan menggandeng perbankan nasional.

Daftar penerima subsidi tertutup ini akan disesuaikan dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ada tiga kriteria masyarakat yang tidak mampu dengan jumlah 15 juta hingga 25 juta keluarga.

(Baca: Faisal Basri Nilai Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Ironi bagi Rakyat)