Setelah Jiwasraya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi PT Asabri terjerat masalah. Keduanya diduga mengalami kerugian akibat portfolio investasi pada saham-saham.
Bedanya, sementara Jiwasraya adalah perusahaan asuransi umum, Asabri bergerak dibidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, polisi, hingga PNS Kementerian Pertahanan. Asabri sendiri merupakan singkatan dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Karena terkait dengan institusinya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun turun tangan. Ia bakal menelusuri kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) sesegera mungkin.
“Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu,” kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Katadata.co.id, Selasa (13/1).Top of Form
Bottom of FormMenurut Dahnil, Prabowo berkepentingan menelusuri kasus Asabri. Alasannya, total aset Asabri Rp 35,188 triliun berasal dari iuran pensiun prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tubuh TNI/Polri, termasuk Kemenhan. Uang iuran pensiun tersebut merupakan pemotongan 4,75% dari gaji pokok mereka.
Gaji pokok prajurit dan PNS di TNI/Polri dipotong 3,25% untuk tunjangan hari tua di Asabri. “Menhan berkepentingan dengan kasus Asabri, meskipun di bawah koordinasi Kementerian BUMN,” kata Dahnil.
(Baca: Wakil Menteri BUMN: Penanganan Asabri Lebih Sulit Ketimbang Jiwasraya)
Dahnil mengatakan, Prabowo tengah menunggu informasi mengenai persoalan tersebut dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Prabowo juga menanti tanggapan atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Ia ingin persoalan ini segera diproses secara hukum.
(Baca: Mengacu Kasus Jiwasraya dan Asabri, OJK Perketat Pengawasan Asuransi)
Mahfud pun membandingkan masalah yang menjerat Asabri dengan Jiwasraya. “Mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” kata Mahfud di Jakarta, akhir pekan lalu (10/1).
Seperti Jiwasraya, Asabri memang menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok. Salah satunya, Asabri memiliki 5,04% saham di PT Trada Alam Mineral (TRAM), yang harganya turun 65,75% sejak awal dibeli pada 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2020.
Selain itu, Asabri memiliki saham di PT Alfa Energi Investama (FIRE), yang harganya anjlok 94,97% sejak 27 Juli 2018 hingga 8 Januari 2020. Lalu, harga saham PT Hartadinata Abadi (HRTA) juga turun 27,4% sejak 30 Oktober 2017 hingga 8 Januari.
Menteri BUMN Erick Thohir pun akan bertemu Mahfud dan Prabowo untuk membahas masalah Asabri. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. "Kami akan berkonsultasi dengan bapak Menhan Prabowo dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait upaya-upaya penyelesaian Asabri," kata Arya, seperti dilansir Antara.
(Baca: BPK: Asabri Tak Mungkin Gagal Bayar Klaim seperti Jiwasraya)
Bagaimanapun, di tengah masalah yang menjeratnya, manajemen PT Asabri (Persero) menyatakan bahwa operasionalnya tidak terganggu. Proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim disebut berjalan normal. “Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," demikian dikutip dari siaran pers Asabri, Senin (13/1).
Seperti diketahui, berdasarkan data Stockbit, Asabri memegang saham 17 emiten. Mayoritas harga saham tersebut longsor berkisar 50% hingga lebih 90%.
"Sehubungan dengan kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi ASABRI yang sifatnya sementara. Namun demikian, Manajemen ASABRI memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut," demikian dinyatakan dalam rilis.