Diperintah Jokowi, Prabowo Akan Sisir Belanja Alutsista

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji bakal menyisir belanja pertahanan, termasuk dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Tujuannya agar tak terjadi manipulasi atas belanja alutsista.

Prabowo menyatakan pekerjaan tersebut merupakan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

"Saya menyambut sangat baik perintah itu. Kami benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up yang tidak masuk akal," kata Prabowo.

Prabowo menyebut uang untuk pengadaan alutsista berasal dari rakyat yang tidak mudah untuk didapatkan. Karenanya, Jokowi memintanya untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran pertahanan untuk belanja pengadaan alutsista.

"Jadi itu terus menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya," kata Prabowo.

(Baca: Pengadaan Alutsista Sekadar Serap Anggaran, Jokowi: Setop Seperti Itu!)

Prabowo menyebut kementeriannya bakal menyisir semua proyek pengadaan alutsista. Nantinya, dia akan melihat harga yang dikenakan untuk pembelian alutsista.

Prabowo pun bakal memeriksa kesesuaian teknologi alutsista dengan kebutuhan Indonesia. "Benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU," kata Prabowo.

Jokowi sebelumnya meminta agar pengadaan alutsista dalam negeri tak lagi berorientasi terhadap penyerapan anggaran negara.  Jokowi tak ingin pengadaan alutsista dengan kepentingan membelanjakan anggaran negara sebanyak-banyaknya.

“Apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang seperti itu,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

(Baca: Prabowo Sebut RI Perlu Pertahanan yang Kuat karena Jadi Incaran Asing)

Anggaran Kementerian Pertahanan, termasuk belanja alutsista, mendapat perhatian karena mendapat alokasi terbanyak di APBN 2020 yakni sebesar Rp 131,2 triliun. Anggaran pertahanan lebih tinggi dari angaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya Rp 120,2 triliun. Berikut paparan Databoks:

Menurut Jokowi, pengadaan alutsista haruslah memiliki orientasi kerja sama strategis dengan negara-negara lain. Sehingga, proses alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain dapat terlaksana dengan baik.

"Sehingga kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar kebijakan pengadaan alutsista benar-benar mengkalkulasi dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah sangat cepat. Sebab, alutsista tersebut akan memengaruhi corak peperangan yang ada di masa mendatang.

(Baca: Rapat Perdana Prabowo di DPR, Ada Sindiran dan Hujan Interupsi)