SKK Migas Ungkap Pentingnya Pengembangan Blok East Natuna Buat Negara

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pengembangan Blok East Natuna penting bagi negara. Pasalnya, blok tersebut memiliki cadangan migas terbesar di Indonesia, sehingga penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun dalam memulai pengembangan tersebut, tantangan yang saat ini dihadapi kontraktor cukup besar karena kadar karbondioksida (CO2)  dalam gas yang mencapai 72%. "Memang tantangan dari tadi disebutkan angka yang besar adalah CO2 yang tinggi," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Gedung SKK Migas, Kamis (10/10).

Karena itu, SKK migas terus berupaya mendorong para investor agar turut serta mengembangkan Blok East Natuna melalui kegiatan eksplorasi. Hal ini penting, mengingat karena hanya Pertamina saja yang saat ini mengelola Blok tersebut setelah ExxonMobil hengkang.

(Baca: Mitra di Blok Tuna Hengkang, Premiere Oil Cari Pengganti)

"Kita harapkan kita dorong investor untuk mempercepat eksplorasi sehingga menjadi produksi dan kita tahu konsumennya sudah cukup tersedia. Vietnam ready untuk gas yang diproduksi," ujar Dwi.

Pemerintah tengah mengkaji beberapa insentif yang akan diberikan kepada kontraktor untuk mengembangkan Blok East Natuna. Sebab, blok itu belum juga berproduksi, kendato blok itu sudah ditemukan sejak 1973.

Pemerintah telah memiliki beberapa opsi insentif untuk pengembangan blok yang dioperatori oleh perusahaan plat merah tersebut. Pertama, insentif keringanan pajak atau tax holiday selama lima tahun. Kedua adalah jangka waktu kontrak lebih lama, yakni hingga 50 tahun.

(Baca: Lapangan Tua Jadi Momok untuk Mencapai Target Produksi Migas)

Ketiga, bagi hasil yang lebih besar untuk kontraktor. Namun, skenario terburuknya adalah 100% bagi hasil minyak dan gas bumi dari blok tersebut menjadi milik kontraktor. Itupun bagi hasil sebelum dikurangi dengan pajak.

Setidaknya ada dua faktor yang jadi pertimbangan pemerintah memberikan bagi hasil lebih besar untuk kontraktor. Pertama, keekonomian proyek tersebut. Kedua, dikarenakan  pertimbangan pertahanan negara.