NasDem Menentang Tawaran Kursi Menteri Kabinet Jokowi untuk Gerindra
Partai Gerindra mendapat tawaran bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Politikus NasDem menanggapi tawaran menteri hanya untuk para pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya belum mengambil keputusan atas tawaran tersebut. Jika ada kader yang menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'rfuf dia meminta harus dimaknai sebagai cara membayar utang janji Prabowo Subianto selama kampanye Pemilu 2019. Dia mengatakan sang Ketua Umum berjanji mewujudkan swasembada energi, listrik, air dan harga sembako murah.
“Memang ada dan tidak bisa dipungkiri ada pemikiran di sekitar Istana (mengajak Gerindra masuk),” kata Muzani di Jakarta, Senin (7/10).
(Baca: Gerindra Bantah Lobi Prabowo-Mega Bahas Jatah Menteri)
Namun Muzani mengatakan keputusan belum diambil mengingat partai besutan Prabowo Subianto itu berseberangan dengan Jokowi dalam Pemilu 2019. Sebelumnya Gerindra telah menawarkan konsep untuk menjadi program pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Muzani juga mengatakan jika konsep itu tak bertentangan dengan tujuan pemerintah, maka Gerindra baru bicara soal sosok yang mampu mengeksekusinya. “Itu juga menjadi konsep yang kami tawarkan kepada pemerintah,” ujar Muzani.
Namun isu Gerindra masuk kabinet ini ditanggapi dingin oleh Partai NasDem. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengingatkan adanya adab atau etika dalam politik.
(Baca: Tak Ada Jabat Tangan Megawati untuk Surya Paloh)
Johnny mempersoalkan tawaran yang diberikan kepada Gerindra yang notabene bukan pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. “Saya ditanya banyak orang, mengapa hanya Gerindra yang ditawari. Kan ada 10 parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf.” kata Johnny di Jakarta, Senin (7/10).
Meski tak jelas siapa yang dituju, Johnny sempat menyinggung pentingnya pimpinan parpol punya rasa malu. Lebih jauh, dia juga mengingatkan agar pihak yang kalah dalam Pemilu 2019 dapat menerima konsekuensi.
“Jangan buat kabur hasil Pemilihan Presiden, siapa yang menang dan kalah,” kata dia.
(Baca: Tepis Hubungan Retak, Surya Paloh: Saya dan Mega 40 Tahun Berteman)
Sedangkan Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah Gerindra meminta jatah tiga kader di kabinet. Dahnil mengatakan pembicaraan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya menyampaikan konsep dan program pemerintahan mendatang.
“Beliau menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun, baik dalam pemerintahan atau oposisi,” kata Dahnil.
Isu Gerindra mendapat tawaran menteri ini berkembang usai mundurnya Ahmad Muzani dari pencalonan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum Muzani mundur, Prabowo sempat meminta dukungan Megawati.
Namun Megawati meminta pengertian Prabowo untuk legowo. Setelah pembicaraan tersebut, Prabowo akhirnya meminta Muzani untuk mundur dan menyerahkan dukungan Gerindra kepada Bambang Soesatyo.
(Baca: Gerindra Melunak, Bamsoet Terpilih Jadi Ketua MPR Secara Aklamasi)
Setelahnya, muncul isu tiga kader Gerindra yakni Fadli Zon, Sandiaga Uno, dan Edhy Prabowo akan dipilih Jokowi sebagai Menteri. Namun Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Ahmad Riza Patria membantah kabar permintaan jatah menteri sebagai barter dukungan partainya kepada Bambang Soesatyo.
"Enggak ada bicara jabatan-jabatan, enggak bicara menteri-menteri lah. Enggak ada hubungannya," kata Riza.