Gerindra, PKS, dan Demokrat Persoalkan Adanya Dewan Pengawas KPK
Donang Wahyu|KATADATA
Gedung DPR. Meski menerima revisi UU KPK, Gerindra, PKS, dan Demokrat tak sepakat soal Dewan Pengawas KK.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengatakan pemilihan anggota Dewan Pengawas langsung oleh Presiden tidak sesuai dengan semangat menjadikan KPK bebas dari intervensi. Fraksi PKS juga tak sepakat adanya poin KPK harus minta izin dari Dewan Pengawas untuk menyadap.
Menurut Ledia, penyadapan merupakan senjata KPK untuk mencari bukti mengungkap kasus korupsi. Dengan keharusan meminta izin Dewan Pengawas, dia menilai hal itu justru bakal melemahkan komisi antirasuah.
(Baca: RUU KPK Disahkan Hari Ini, DPR Bantah Terburu-buru)
“Cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," kata Ledia.
Reporter: Dimas Jarot Bayu