Ibu Kota Dibangun, Bappenas Ramal Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tembus 7%

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
16/9/2019, 18.29 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melonjak seiring dimulainya pembangunan ibu kota baru. Prediksi dia, pertumbuhan ekonomi bisa menembus 7,3% dalam jangka pendek, dan berkisar 6,8%-7,6% dalam jangka panjang.

Angka prediksi tersebut di atas realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang di kisaran 5% saat ini. "Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab akan ada konstruksi yang jumlahnya tidak kecil, termasuk penciptaan lapangan kerja," kata dia dalam diskusi Ibu Kota Negara di Jakarta, Senin (16/9).

Ia menjelaskan investasi infrastruktur akan meningkat. Investasi riil di Kaltim diperkirakan tumbuh 47,7% dalam jangka pendek. Selain itu, konsumsi meningkat. Sebab, Kaltim akan membutuhkan pasokan material seiring pembangunan ibu kota. Adapun Jakarta diperkirakan akan menjadi pemasok utama setelah Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

(Baca: Lahan di Ibu Kota Baru Bisa Dibeli dengan Syarat & Tingkat Penghasilan)

Sejalan dengan kondisi tersebut, peningkatan output diperkirakan terjadi pada sejumlah sektor. Peningkatan output terbesar diperkirakan terjadi pada sektor konstruksi, kesehatan, dan restoran. Selanjutnya, sektor yang diperkirakan meningkat meliputi industri semen, perdagangan, dan jasa lainnya.

Dari segi tenaga kerja, Bambang memperkirakan akan ada peningkatan sebesar 10,5% di Pulau Kalimantan. Secara khusus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan, untuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 1 triliun, akan ada penyerapan 14 ribu tenaga kerja. "Sementara pembangunan ibu kota baru membutuhkan konstruksi lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya.

(Baca: Potensi Kebakaran Hutan, Walhi Kritik Konsep Ibu Kota Baru Pemerintah)

Adapun rencana pindah ibu kota disebut Bambang sebagai bagian dari upaya menekan ketimpangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global. Operasionalisasi ibu kota baru yang disertai dengan peningkatan konektivitas antara Kaltim dengan wilayah lain di Indonesia akan memberikan dampak ekonomi yang lebih maksimal. "Kami melakukan counter cylical. Jaga pertumbuhan agar tidak semakin lambat, tapi lebih baik," ujarnya.

Meski begitu, Bambang memperkirakan di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim, pertumbuhan ekonomi Kalimantan hanya di kisaran 4,3-4,9%. Ini lebih rendah dari realisasi terakhir, kuartal II 2019, yang mencapai 5,6%.