Jokowi: Tak Ada Toleransi Bagi Perusuh dan Tindakan Anarkis di Papua

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
30/8/2019, 22.32 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat untuk terus menjaga keamanan usai merebaknya kerusuhan di beberapa kota di Papua. Jokowi memerintahkan agar aparat dapat menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hukum di wilayah timur Indonesia tersebut.

“Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8) malam sebagaimana dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

Jokowi juga memerintahkan agar aparat dapat menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan rasialisme. Dia mengungkapkan bahwa sudah mendapat laporan terkait sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku rasialisme mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

(Baca: Kerusuhan Papua, Jokowi Akan Bertemu Tokoh Setempat Pekan Ini)

Tindakan hukum tersebut dilakukan terhadap pelaku rasialisme dari berbagai unsur. “Proses hukum kepada oknum sipil maupun oknum militer yang melakukan tindakan itu, sudah dikerjakan tanpa kecuali,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dapat dijaga dan dipulihkan secepatnya. Menurut Jokowi, semua warga negara harus dilindungi dan dijaga harkat serta martabatnya tanpa terkecuali.

Kepala Negara  juga berpesan agar fasilitas umum yang rusak di Papua segera diperbaiki. Sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta aktivitas pemerintahan dapat kembali berjalan normal.

“Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” kata dia.

(Baca: Kominfo Ungkap Layanan Telepon hingga Internet Terkini di Papua)

Dalam rapat terbatas tersebut tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hadir pula Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Reporter: Dimas Jarot Bayu