Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI
Teka teki ibu kota baru RI pengganti DKI Jakarta semakin jelas. Setelah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberi sinyal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kepastian lokasi ibu kota anyar akan berada di Pulau Kalimantan.
Wacana ini terus bergulir dan semakin menguat sejak rapat terbatas kabinet yang dipimpin Jokowi pada bulan April lalu. Selain rapat, presiden bersama jajaran menteri juga sempat melakukan kunjungan ke beberap titik calon ibu kota di wilayah Kalimantan.
Jokowi berjanji akan mengumumkan kepastian lokasi ibu kota baru pada bulan depan. "Kalimantan mananya belum, kami sampaikan Agustus," kata Jokowi di Kabupaten Toba Samosir, Selasa (30/7).
(Baca: Ibu Kota Pindah keluar Jawa, Ini Efek Berantai bagi Kemajuan Ekonomi)
Sejumlah alasan seperti mewujudkan Indonesia sentris hingga pemerataan ekonomi menjadi alasan pemerintah memindahkan ibu kota. Selain itu, kepadatan DKI Jakarta yang terus bertambah juga turut jadi alasan pemerintah.
Beberapa provinsi di Kalimantan digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan baru, antara lain Kaimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kandidat.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menawarkan kawasan Bukit Soeharto seluas 68 ribu hektare (ha) sebagai calon lokasi ibu kota. "Ke arah timur bisa sampai ke pantai yang bagus. Ke barat, ada kawasan hutan kurang lebih 250 ribu ha dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut," ujarnya.
(Baca: Kaltim Tawarkan Bukit Soeharto Seluas 68 Ribu Ha Untuk Ibu Kota Baru)
Kepala daerah lainnya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan provinsinya siap menjadi ibu kota baru. Bahkan, dia menyinggung sejarah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah berwacana memindahkan pusat pemerintahan Indonesia di Kalimantan Tengah.
Soekarno memang sempat memproyeksikan kota Palangkaraya sebagai desain ibu kota Indonesia di masa depan. Dikutip dari berbagai sumber, Wikipedia, hingga buku berjudul Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya yang ditulis Wijanarka (2006) menyebutkan ibu kota Kalimantan Tengah cocok sebagai ibu kota Indonesia di masa depan. Secara geografis, provinsi ini berada di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Palangkaraya dan Gunung Mas bukan satu-satunya lokasi di Kalteng yang disodorkan Pemerintah Daerah setempat. Satu wilayah yang diajukan adalah Kabupaten Katingan yang siap mengalokasikan lahan 120 ribu ha.
Beberapa lokasi yang diajukan dari Provinsi Kaltim yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Kabupaten Tanah Bumbu sempat masuk radar Bappenas untuk dikembangkan sebagai ibu kota.
(Baca: Bertolak ke Kalimantan, Jokowi Tinjau Lokasi Pemindahan Ibu Kota)
Semua lokasi ini sempat didatangi Jokowi untuk mengetahui kondisi laik atau tidaknya menggantikan Jakarta. "Saya mencari feeling-nya, kalau sudah dapat nanti kalkulasinya lebih mudah," kata Jokowi saat memeriksa lokasi di Gunung Mas, Mei lalu.
Belum dipastikan lokasi tepatnya, Kalimantan wilayah mana yang akan ditunjuk Jokowi sebagai pusat pemerintahan. Namun pada Mei lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko bersama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengundang tiga perwakilan provinsi Kalimantan. Ketiganya adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Sebenarnya saat itu diundang pula perwakilan Sulawesi Barat untuk memaparkan potensinya menjadi ibu kota. Namun, seiring pernyataan pemerintah yang mengerucut ke Kalimantan, tiga provinsi ini lah yang kemungkinan menjadi titik pusat pemerintahan baru.
Bambang saat itu mensyaratkan lokasi ibu kota harus strategis dan berada di tengah Indonesia, bebas gempa, ancaman gunung berapi hingga banjir. Selain itu, lokasinya juga harus dekat dengan sumber air dan kota yang telah ada sebelumnya.
Pemerintah pun telah menyiapkan dua skenario pengembangan. "Pertama dengan jumlah penduduk 1,5 juta, kedua dengan 870 ribu jiwa." kata Bambang, seperti dikutip dari laman resmi KSP.
(Baca: Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota)
Bambang juga mengatakan pindahnya ibu kota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemindahan pusat pemerintahan masuk di dalam salah satu proyek besar yang dilakukan selama lima tahun.
Paling tidak ada 10 Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam proyek yang diperkirakan memakan biaya Rp 83,8 triliun ini. Sedangkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta dana swasta.
"2024 pemindahan dan asas legalitasnya terpenuhi," kata Bambang dalam sebuah sesi wawancara dengan Katadata.co.id.
(Tonton: Urunan Membiayai Pembangunan Ibu Kota Baru)
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan rencana itu sebenarnya masih dalam tahap kajian. Karena itu, alokasi dananya pun belum dapat masuk rencana APBN dalam waktu dekat. Menurutnya rencana ini masih harus melalui pertimbangan mendalam, khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.
"Harus hati-hati kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Kalla.