Bertemu Jokowi, Ketua Umum PAN Bahas Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) dan Wakil Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (kanan) memberikan keterangan di DPP PAN, Jakarta, Jumat (30/12).
Penulis: Michael Reily
Editor: Sorta Tobing
22/5/2019, 15.41 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Dia juga datang sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membahas penyelesaian sengketa dalam Pemilu 2019.

Zulkifli menyatakan, PAN mengakui hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi bakal membawa permasalahan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami mengakui rekapitulasi KPU untuk Pileg, Pilpres, dan DPD dengan catatan kami gugat tujuh daerah pemilihan," katanya usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5).

Dia menjelaskan, penyelesaian sengketa dalam Pemilu harus melalui jalur konstitusi yang sesuai aturan. Sebab, demokrasi telah membuka ruang sebagai jawaban terhadap penyampaian masalah oleh pihak yang keberatan.

(Baca: AHY Sebut SBY Dukung Jokowi Tangani Masalah Pasca-Hitung Pilpres)

MK juga harus terbuka untuk segala temuan masyarakat dan KPU juga harus memaparkan fakta yang betul. Nantinya, hakim secara profesional akan mengambil keputusan. "Itu cara-cara yang dibenarkan konstitusi kita," ujarnya.

Zulkifli mengajak masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, melalui dialog. Dia juga meminta masyarakat yang merasa rugi untuk menahan diri.

Menurut dia, isu dalam Pemilu yang beredar semakin besar. Sehingga, perbedaan pilihan masyarakat harus tetap berlandaskan persatuan dan kesatuan. Dia pun datang menemui Jokowi untuk menunjukkan komunikasi yang baik antara dua kubu.

Terkait kerusuhan aksi massa dini hari tadi, ia mengucapkan keprihatinannya. "Turut berduka cita sedalam-dalamnya, enam orang yang meninggal, ada beberapa yang luka-luka, kita berduka cita yang mendalam," katanya.

(Baca: Moeldoko: Di Luar Teroris, Ada Kelompok Tunggangi Kerusuhan Jakarta)

Polisi Sebut Kerusuhan 22 Mei Sebagai Aksi Terencana 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal menyebut kerusuhan yang terjadi semalam hingga dini hari tadi sebagai aksi terencana. Massa yang merusuh bukan pengunjuk rasa yang sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung Bawaslu, Jakarta.

Para pengunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu telah pulang sekitar pukul 21.00 WIB. Sedangkan massa yang merusuh baru datang pukul 23.00 WIB.

Mereka bertindak provokatif dengan merusak security barrier dan melempari aparat dengan batu, bom molotov, dan petasan ukuran besar. "Massa tersebut sangat brutal," kata Iqbal.

(Baca: Pemerintah Akan Ungkap Penyelundup Senjata yang Tunggangi Rusuh 22 Mei)

Sebanyak 69 orang ditangkap karena diduga sebagai provokator. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mereka yang ditangkap, massa perusuh berasal dari luar Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

Polisi juga menemukan beberapa amplop berisi uang yang diduga sebagai bayaran. Dari keterangan Kapolri Tito Karnavian, total uang yang ditemukan sebanyak Rp 6 juta. "Diduga ini massa bayaran, massa settingan yang dengan sengaja untuk menciptakan rusuh," kata Iqbal.

Reporter: Michael Reily