DPR Minta Proyek PLTU Tak Lagi Jadi Ladang Korupsi

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi mendesak kasus suap yang melibatkan Bupati Cirebon dalam pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Cirebon unit 2 agar diusut tuntas. Ia juga meminta agar proyek PLTU tidak lagi dijadikan sebagai ladang korupsi karena akan berdampak pada suplai listrik dan menyebabkan mahalnya tarif.

Padahal, ia menilai, kepastian pasokan listrik sangat penting untuk mendukung industrialisasi untuk mendorong perekonomian nasional."Harus diusut tuntas. Saya himbau semua pihak untuk berhenti menjadikan proyek PLTU sebagai objek korupsi," ujarnya, kepada Katadata.co.id, Kamis (9/5).

Kasus suap proyek PLTU tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya, PLTU Mulut Tambang Riau-1 juga terthenti karena adanya kasus suap yang melibatkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

(Baca: Sengkarut Proyek PLTU Riau 1 yang Menyeret Dirut PLN Jadi Tersangka)

Dalam kasus suap PLTU Cirebon Unit II, Hyundai Engineering & Construction sebagai salah satu kontraktor mengakui telah menyuap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra untuk melancarkan proyek itu di Jawa Barat. Perusahaan memberikan suap itu melalui seorang broker.

Seorang juru bicara Hyundai di Seoul mengatakan, pihaknya memberikan sejumlah uang kepada Bupati Cirebon untuk menenangkan warga yang protes atas pembangunan proyek tersebut. “Pak Bupati mendekati kami melalui seorang broker,” kata pejabat itu seperti dikutip Korea Times pada Kamis pekan lalu.

Bagi Hyundai, menyelesaikan proyek PLTU tepat waktu merupakan hal penting. Perusahaan kabarnya memberikan suap sebesar Rp 6,5 miliar dari Rp 9,5 miliar yang diminta Bupati. Sebab, "Jika tidak, kami bisa mendapat denda yang berat. Jadi kami memberinya uang," ujarnya.