Sengkarut Proyek PLTU Riau 1 yang Menyeret Dirut PLN Jadi Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau 1. Yang terbaru, KPK menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka. Nasib proyek PLTU Riau 1 pun buram.
PLTU Riau 1 merupakan salah satu pembangkit dalam proyek 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan Joko Widodo saat terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2014 lalu. Proyek tersebut masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 -2027.
Rencananya, pembangkit berbahan bakar batu bara ini akan dibangun di mulut tambang dan memiliki kapasitas 2 x 300 MW. Nilai proyeknya mencapai US$ 900 juta, dengan targetpenyelesaian sekitar 2023 hingga 2024.
(Baca: Terkait Status Tersangka Dirut PLN, Jokowi Berikan Kewenangan Pada KPK)
Pembangkit ini digarap perusahaan konsorsium yang terdiri dari China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan PT PLN Batu Bara (PLN BB). PJB dan PLN BB merupakan anak usaha PLN. Sedangkan Samantaka adalah anak usaha BlackGold Natural Resources Limited.
BlackGold melalui Samantaka memiliki konsesi batu bara dengan luas area 15 ribu hektare dengan lebih dari 500 juta ton sumber daya batu bara. BlackGold terdaftar di Bursa Efek Singapura dengan kode saham 41H.
Sesuai kesepakatan, PJB ditunjuk sebagai pemimpin proyek. CHEC bertugas untuk mengamankan pendanaan. Sedangkan Samantaka dan PLN BB akan memasok batu bara ke pembangkit. Pasokan itu dari konsensi penambangan Samantaka. Jangka waktu pasokan ditentukan sesuai masa perjanjian jual beli listrik (PPA).
(Baca: PLN Jamin Layanan Tak Terganggu meski Sofyan Basir Jadi Tersangka KPK)
Konsorsium sudah menandatangani Letter of Intent (LOI) mengenai jual beli listrik pada 23 Januari 2017. Setelah penandatanganan LOI, konsorsium seharusnya membentuk perusahaan patungan yang akan menggarap Proyek Riau-1 dan menyerap batu bara dari Samantaka.
