Mahfud MD: Tak Ada Kecurangan Terstruktur dalam Pilpres 2019

Atas dasar itu, Mahfud meminta agar tak ada pihak yang ingin mengerahkan kekuatan massa dengan alasan kecurangan Pilpres 2019. Mahfud meminta semua pihak dapat sportif serta jujur. Dia pun meminta para pihak dapat menerima apapun hasil Pilpres 2019 nantinya.

Hal senada disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali. Menurutnya, semua pihak harus dapat berbesar hati dengan apa pun hasil kontestasi politik pada 17 April 2019 mendatang. Penggunaan cara-cara di luar hukum, termasuk mobilisasi massa dengan alasan kecurangan Pemilu dianggapnya tidak tepat.

"Kami percaya mekanisme hukum adalah mekanisme terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan (kecurangan Pilpres 2019)," kata Rhenald.

Narasi memobilisasi massa sebelumnya kerap diutarakan kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Narasi ini awalnya digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Amien Rais yang mengancam bakal mendorong masyarakat berbondong-bondong bergerak bila terjadi kecurangan dalam Pemilu.

Menurut Amien, rencana aksinya itu merupakan bagian dari pemberontakan sosial atau social revolt masyarakat kepada penguasa. “Apabila ada kecurangan, kami akan mendorong masyarakat ke Monas,” kata Amien.

Wacana serupa disampaikan Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono. Menurut Sugiono, pihak-pihak yang curang dalam Pilpres 2019 akan berhadapan dengat kekuatan rakyat.

BPN mengatakan, rakyat tak akan mau dicurangi dalam kontestasi politik tahun ini. Pasalnya, rakyat saat ini menginginkan perubahan dan pemerintahan yang bersih. Sugiono menyebut rakyat tidak mendapatkan dua hal tersebut di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

"Masyarakat tidak akan mau dong hak-hak mereka dicuri, dibohongi, kan begitu," kata Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono di The Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4).

(Baca: Debat Pilpres 2019, Sandiaga akan Serang Pertumbuhan Ekonomi 5% Jokowi)