KPU Coret 11 Parpol pada Pemilu di 428 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sejumlah warga mengikuti simulasi pemilu yang digelar KPU di SDN 02 Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (3/2). Simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dengan mekanisme pencoblosan.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
21/3/2019, 20.56 WIB

Sebanyak 11 partai politik (parpol)  dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, partai-partai tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga 10 Maret 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada 11 partai politik tidak lengkap, lima partai politik lengkap,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (21/3).

Menurutnya, kewajiban menyerahkan laporan awal dana kampanye itu diatur dalam pasal 334 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pembatalan kepesertaan Pemilu untuk 11 partai politik dilakukan di 429 wilayah yang terdiri dari 428 kabupaten/kota dan 1 provinsi.

(Baca: Anggota Dewan Paling Banyak Diciduk KPK)

Adapun rincian 11 partai yang dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu anggota DPRD tersebut, yaitu:

PKB pada enam kabupaten dan tiga kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori enam memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan calon legislatif (caleg) dan tiga tanpa pengurus.

Partai Garuda di satu provinsi (Kalimantan Utara) dan 110 kabupaten serta 20 kota yang tersebar di 26 provinsi, dengan kategori 131 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

Partai Berkarya di 27 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 11 provinsi, dengan kategori dua memiliki pengurus dan mengajukan caleg, 22 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan empat tanpa pengurus.

PKS di delapan kabupaten dan satu kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori delapan memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pengurus.

Perindo di dua kabupaten dan dua kota di empat provinsi, dengan kategori empat memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

(Baca: Berlabuhnya Politikus Golkar Erwin Aksa ke Prabowo-Sandi)

PPP di 19 kabupaten dan satu kota yang tersebar di sembilan provinsi, dengan kategori 15 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan lima tanpa pengurus.

PSI di 43 kabupaten dan enam kota yang tersebar di 19 provinsi, dengan kategori dua pengurus mengajukan caleg serta 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

PAN di lima kabupaten dan dua kota di dua provinsi, dengan kategori semuanya memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

Hanura pada tujuh kabupaten dan satu kota enam provinsi, dengan kategori tujuh memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pangurus.

PBB di 57 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 18 provinsi, dengan kategori 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 11 tanpa pengurus.

(Baca: Elektabilitas Turun, Jokowi Dorong Pendukung Terjun ke Masyarakat)

PKPI di 90 kabupaten dan 16 kota yang tersebar di 24 provinsi, dengan kategori satu pengurus mengajukan caleg, 85 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 20 tanpa pengurus.

Adapun lima partai politik yang telah menyerahkan laporan awal dana kampanye lengkap adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Demokrat.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution