Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai saat ini banyak beredar kabar bohong (hoaks) dan fitnah yang meresahkan masyarakat. Pemerintah mengajak para ulama dan pemimpin pondok pesantren untuk mencegah peredaran hoaks agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
Kabar bohong yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat adalah soal larangan azan dan diperbolehkannya pernikahan sesama jenis. Jokowi mengatakan, hoaks tersebut sebenarnya tidak masuk diakal. Hanya saja berdasarkan hasil survei, Jokowi menyebut ada sembilan juta orang yang mempercayai hoaks tersebut.
"Logikanya enggak masuk. Negara kita ini adalah negara yang sangat menghargai norma dan nilai-nilai agama," kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan para ulama dan pemimpin pondok pesantren se-Jawa Barat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).
Selain itu, terdapat fitnah yang menyerang pribadi Jokowi, misalnya dirinya seringkali dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ada pula pihak yang menuduhnya sebagai antek asing dan anti-Islam. Padahal, kabar tersebut tidak benar.
Jokowi mengatakan dirinya masih balita ketika PKI dibubarkan pada 1965-1966. Sebab, Jokowi baru lahir pada 1961.
Dia juga menyebut pada pemerintahannya lah Indonesia dapat mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintahan saat ini pun telah berhasil mengambil 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Jokowi juga menilai dirinya lah yang menandatangani Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. "Kalau saya anti-Islam, tidak mungkin saya tanda tangani," kata Jokowi.
(Baca: Marak Hoaks dan SARA, Jokowi-Prabowo Perlu Waspadai Milenial Golput)
Tidak Bisa Didiamkan
Selama ini ia memang hanya diam dan bersabar terkait dengan berbagai hoaks dan fitnah yang menyebar. Hanya saja, dia merasa hal tersebut tak bisa lagi didiamkan.
Masyarakat yang terpapar hoaks dan fitnah itu akan semakin banyak jika dirinya tidak merespons. "Yang percaya (hoaks) saat ini 9 juta, (kalau) didiamkan jadi 15 juta, jadi 30 juta, jadi 50 juta orang. Berbahaya sekali," ujar Jokowi.
Kepala Negara lantas mengajak para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat untuk bersama-sama mencegah hoaks dan fitnah. Jika hoaks dan fitnah semakin marak, dia khawatir masalah itu dapat memecah-belah bangsa.
Jokowi pun mengajak para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat menyampaikan kepada masyarakat dan para santri untuk menjaga persatuan Indonesia. "Akan sangat rugi besar jika hanya gara-gara urusan pilihan bupati, gubernur, presiden yang tiap lima tahun ada, kita korbankan ukhuwah kita," kata Jokowi.
(Baca: Survei Medsos: Jokowi Korban Berat Hoaks Politik Pilpres 2019)