Masalah Papua Dinilai Belum Jadi Prioritas Paslon dalam Pilpres 2019
Persoalan yang terjadi di Papua selama ini dinilai belum menjadi nilai penting yang diperbincangkan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kedua pasangan calon, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum menyinggung Papua sama sekali dalam visi-misi mereka.
Berbagai persoalan yang terjadi di Papua terkesan terpinggirkan dari berbagai narasi yang muncul selama kontestasi politik nasional tersebut. "Belum ada kata-kata Papua bagaimana mau diperbaiki ke depan," kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/2).
Usman menilai, kedua paslon selama ini belum menyinggung berbagai persoalan Papua karena sensitivitas politiknya cukup tinggi. Mereka masih ragu untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri juga menilai masalah Papua belum diprioritaskan oleh kedua pasangan calon, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal itu, kata Aisah, dapat terlihat ketika debat pertama Pilpres 2019 berlangsung.
(Baca: Laju Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Melemah, Maluku dan Papua Menguat )
Pelanggaran HAM
Aisah menduga, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga belum memprioritaskan masalah tersebut karena punya kaitan dalam pelanggaran HAM di Papua. "Nomor 01 (Jokowi-Ma'ruf) salah satunya terkait masalah Nduga. Nomor 02 (Prabowo-Sandiaga) tahu kan seperti apa keterkaitannya dengan pelanggaran HAM," kata Aisah.
Dia lantas memprediksi, persoalan Papua akan banyak dibahas dalam debat kedua Pilpres 2019. Kedua pasangan calon lanjutnya akan banyak membahas persoalan Papua melalui pendekatan ekonomi.
Jika hal tersebut terjadi, Aisah menilai ada upaya pengkerdilan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Papua. Sebab, persoalan di Papua bukan hanya disebabkan ketimpangan ekonomi semata.
Berbagai persoalan di Papua berakar pula pada masalah diskriminasi dan marginalisasi. Akar masalah lainnya terkait kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepada masyarakat Papua.
Masalah terakhir mengenai sejarah dan status politik di Papua. "Ada tiga aspek lain yang membuat masalah terjadi di Papua, bukan hanya pembangunan ekonomi. Pemerintah selama ini belum melakukan hal itu," kata Aisah.
Atas dasar itu, Aisah meminta agar para pasangan calon dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif terkait persoalan di Papua. Hal tersebut bisa digagas bersama dengan berbagai elemen masyarakat yang ada.
(Baca: Mantan Pekerja Adukan Pelanggaran Freeport ke Jokowi)