Tindaklanjuti Laporan KPU, Bareskrim Selidiki Hoaks Surat Suara
Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki berita bohong (hoaks) soal surat suara Pemilu 2019 sebanyak tujuh kontainer yang sudah tercoblos dan berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Bareskrim berjanji akan mengungkap pelaku pembuat hoaks hingga pelaku yang mengunggah ke media sosial dan pihak-pihak yang ikut menyebarkan berita yang tidak benar tersebut.
"Kami sudah melakukan investigasi sampai saat ini, Bapak Kapolri pun sudah memberikan instruksi kepada saya untuk betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ujar Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/1).
Arief Sulistyanto mengatakan, Bareskrim menerima informasi tentang masuknya tujuh kontainer surat suara dari China yang sudah dicoblos sejak Rabu (2/1) malam. Ia pun memerintahkan tim siber Bareskrim bergabung dengan Polda Metro Jaya.
Selain kabar yang beredar di media sosial, Bareskrim juga menerima rekaman yang berisi kabar bohong tersebut. Bareskrim masih mengidentifikasi pemilik suara dalam rekaman yang beredar itu.
Bareskrim akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, Bareskrim akan mengungkap para pelaku, dari pelaku pertama yang membuat hoaks, pelaku pertama yang mengunggah ke media sosial, sampai pihak yang ikut menyebarkan berita yang ternyata tidak benar.
"Ini harus kita perangi bersama-sama seperti yang disampaikan Bapak Mendagri. Proses pemilu yang akan berlangsung ini harus kita jaga tetap kondusif dan Polri sudah siap untuk melakukan itu," ujar Arief Sulistyanto.
Hoaks Mencederai Pemilu
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim mengusut tuntas hoaks soal surat suara Pemilu 2019 tersebut. "Meminta diusut tuntas, ditarik siapa orang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu berkaitan dengan kontainer," ujar Tjahjo usai bertemu Kabareskrim Arief Sulistyanto.
Ia juga meminta Bareskrim mengusut tuntas pelaku penyebaran berita bohong adanya data siluman 31 juta KTP elektronik untuk Pemilu 2019 yang disebutnya tidak terbukti. Hoaks tersebut dinilainya meresahkan dan membangun opini masyarakat sehingga dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi. Selain itu, dua berita bohong tersebut mencederai partai politik sebagai pelaku utama dalam Pemilu 2019.
Tjahjo mendukung penuh upaya KPU yang melaporkan berita bohong soal surat suara tercoblos ke Bareskrim. "Saya yakin KPU sudah melaksanakan secara transparan dan terbuka sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada," kata Tjahjo.
(Baca: Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos dan 62 Hoaks Lain Seputar Pemilu)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, pada Rabu (2/1) malam hingga Kamis dini hari turun langsung untuk mengecek kabar ini ke Pelabuhan Tanjung Priok. KPU berkoordinasi dengan Bea dan Cukai Tanjung Priok serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan benar tidaknya ada surat suara dalam tujuh kontainer yang sudah tercoblos.
Arief Budiman mengatakan, kabar yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah KPU, Bea dan Cukai, serta Bawaslu mengecek langsung ke lokasi. KPU juga memastikan surat suara belum dicetak karena proses lelang sedang memasuki masa sanggah. Kabar bohong tersebut dinilai meresahkan masyarakat sehingga KPU meminta Kepolisian RI menindaklanjuti kasus tersebut.
KPU mendapatkan informasi tentang tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor 01 di Tanjung Priok pada Rabu (2/1), sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu, pihak KPU melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai, kepolisian maupun pihak terkait lainnya.
(Baca: Isu 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos, KPU: Belum Ada yang Dicetak)