Jokowi: Aliran Dana Desa Tidak Boleh Kembali ke Jakarta

ANTARA FOTO/Aguk Sudarmojo
Presiden Joko Widodo meninjau proyek dana desa di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Hari Widowati
22/11/2018, 20.54 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bergulirnya dana desa tidak membuat uang dari desa kembali mengalir ke kota besar, seperti Jakarta. Dana desa harus digunakan untuk menyerap produk-produk lokal dan mendukung pembangunan desa. 

Jokowi memerintahkan agar dana desa dibelanjakan untuk membeli bahan bangunan yang tersedia di desa, mulai dari batu, ssemen, hingga bahan-bahan bangunan lainnya. Pendamping desa juga harus mengarahkan agar dana desa dimanfaatkan untuk membeli produk-produk lokal. 

"Dana betul-betul jangan ada yang kembali ke kota, apalagi Jakarta," kata Jokowi dalam acara Sarasehan dengan Kepala Desa se-Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (22/11). 

(Baca: Ada Kecemburuan, Alasan Sri Mulyani Ajukan Dana Kelurahan Rp 3 Triliun)

Apalagi menurut Presiden, selama empat tahun pemerintahannya anggaran dana desa selalu meningkat dari Rp 20 triliun pada 2015 menjadi Rp 60 triliun tahun ini. Bahkan, tahun depan alokasi dana desa akan meningkat menjadi Rp 70 triliun. "Saya percaya dengan membangun desa maka kami telah membangun Indonesia yang asli," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat memaparkan pencapaian hasil dana desa. Jokowi mengatakan, dana yang digulirkan telah membangun sekurangnya 123 ribu kilometer jalan, 11.500 pos pelayanan terpadu (posyandu), 18 ribu Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), 6.500 pasar desa, 791 ribu meter jembatan, 28 ribu unit irigasi, 1.900 embung, hingga 26.700 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Artinya menetas dari dananya, ada hasil," kata dia.

(Baca: Kegeraman Jokowi dan Polemik Dana Kelurahan)

Provinsi Jawa Tengah tahun ini menerima Rp 6,7 triliun dana desa. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dengan uang sebesar ini para kepala desa pelan-pelan dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas uang ini. "Publik juga bisa melihat dan partisipasi akan datang," kata Ganjar.

Salah satu kepala desa (kades) di Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang bernama Warid, mengakui masuknya dana desa membantu pembangunan jalan desa di wilayahnya. Selain itu, sekitar  30% alokasi dana tersebut digunakan untuk program berbasis padat karya. "Kalau tahun ini kami dapat Rp 1,2 miliar," katanya kepada Katadata.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, memperkirakan penyerapan program dana desa pada 2018 mencapai 99% dari yang dialokasikan sebesar Rp 60 triliun. Penyerapan dana desa pada 2016 mencapai 82,72%, kemudian naik menjadi 97,65% pada 2016 dan kembali naik menjadi 98,54% pada 2017.