Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Masih Minim
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan anggaran untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih minim. Pemerintah dinilai perlu anggaran penanggulangan yang lebih besar karena Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana alam.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan anggaran penanggulangan bencana hanya Rp 4 triliun dalam 5 tahun terakhir. "Anggaran untuk penanganan bencana harus ditingkatkan, idealnya Rp 15 triliun," kata Sutopo di Jakarta, Rabu (10/10).
Dia menjelaskan rata-rata bencana alam di Indonesia terjadi 2.300 kali dalam setahun. Peristiwa bencana alam yang kerap terjadi yakni gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.
(Baca: Situbondo Diguncang Gempa 6,4 SR, 3 Orang Dilaporkan Meninggal)
Menurutnya, penanganan pascabencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu, membutuhkan biaya hingga Rp 12,7 triliun. Karenanya, peristiwa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah juga diperkirakan memerlukan dana yang lebih besar.
Menurutnya, peningkatan anggaran juga seharusnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk mitigasi bencana. "Kita bisa tiru Jepang yang protektif sehingga korban bisa diminimalisir karena persiapan dalam menghadapi bencana," ujarnya.
Pencegahan kerugian bencana alam yang besar harus dilakukan secara struktural dan nonstruktural. Sutopo menyebutkan Indonesia harus meningkatkan pola sosialisasi, pendidikan bencana, latihan penanganan, serta sistem peringatan dini. Belum lagi peningkatan populasi penduduk yang juga menjadi ancaman dampak bencana.
(Baca: BMKG Pastikan Tsunami 0,5 Meter hingga 3 Meter di Palu)
Dia mengungkapkan rata-rata anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) juga masih sangat kecil, yaitu 0,002%. Padahal, anggaran ideal mitigasi dan penanganan bencana agar lebih berkualitas sebesar 1%.
Selain itu, Sutopo menyebutkan peran pelaku usaha masih minim dalam penanggulangan bencana. "Mereka seharusnya menyiapkan aset dan tanggung jawab terhadap karyawan saat ada bencana," katanya.