Butuh Dana Besar, Pemerintah Terima Bantuan 18 Negara untuk Gempa Palu

ANTARA/BNPB
Kondisi bangunan RS Anutapura yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah , Sabtu (29/9).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
1/10/2018, 20.52 WIB

Pemerintah menerima bantuan sekitar 18 negara dalam penanganan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Mereka, antara lain Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia. Kemudian, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan China.

"Sebanyak 18 negara ini sudah menawarkan pemberian bantuan kepada musibah bencana alam di Palu. Termasuk UNDP dan ASEAN," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (1/10).

(Baca juga: Gempa Palu-Donggala, Bulog Pastikan Pasokan Beras Aman)

Wiranto mengatakan, pemerintah akan memberikan arahan sehingga dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan sesuai ketepatan waktu. Salah satu bantuan yang dibutuhkan alat angkut udara untuk landasan pacu (runway) sepanjang 2000 meter, seperti Hercules C130 dan Boeing 737 seri 400 dan 500.

Menurut Wiranto, alat angkut udara sangat dibutuhkan untuk bisa membawa logistik ke Palu dan Donggala. Alasannya, saat ini beberapa jalan darat terputus dan sulit dilalui ditambah ujung runway di Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie retak sekitar 200 meter.

(Baca : Jaringan Telekomunikasi Akibat Gempa dan Tsunami Palu Mulai Pulih)

Pemerintah juga akan mengarahkan bantuan dalam bentuk tenda pengungsi, rumah sakit lapangan dan tenaga medik, serta water treatment. Water treatment dibutuhkan karena air bersih di lokasi bencana saat ini sulit didapatkan.

Di samping itu, pemerintah membutuhkan bantuan berupa genset karena pasokan listrik di Palu dan Donggala terputus. Dari tujuh gardu induk yang tersedia, hanya dua unit yang masih dapat berfungsi. Sementara lima gardu lainnya membutuhkan waktu untuk bisa diperbaiki oleh tenaga ahli.

Terakhir, pemerintah meminta bantuan dapat berbentuk alat pengasapan (fogging). Alat tersebut dibutuhkan untuk menetralisir jenazah yang terlambat dikubur.

Wiranto mengatakan, jenazah yang terlambat dikubur tersebut dapat menimbulkan epidemik kepada masyarakat jika tak dinetralisir menggunakan alat fogging. 

Kebutuhan dana bencana membengkak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kebutuhan dana penanganan bencana membengkak, setelah peristiwa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan anggaran dana cadangan sebesar Rp 4 triliun yang disiapkan pemerintah tahun ini untuk penanganan bencana tak akan cukup.

Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan untuk rehabilitasi dan pemulihan di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) saja diperkirakan mencapai Rp 12,6 triliun. 

"Itu tidak cukup. Apalagi untuk recovery itu perlu puluhan triliun rupiah," kata Sutopo di kantornya, Jakarta, Senin (1/10).

Dia mencontohkan, setiap tahunnya BNPB harus menggelontorkan dana rata-rata Rp 500 miliar untuk penanganan kebakaran hutan. Untuk banjir dan kekeringan masing-masing diperkirakan menghabiskan dana Rp 50 miliar.

"Kami pasti memerlukan dana yang besar," kata Sutopo. 

(Baca juga : Gempa Palu, Pertamina Prioritaskan Solar ke Genset PLN dan Rumah Sakit)

Karenanya, BPNB bakal mengajukan permintaan penambahan dana kepada pemerintah untuk penanganan seluruh bencana di Indonesia. BNPB sebelumnya sempat meminta pengajuan dana Rp 5,1 triliun akibat gempa Lombok.

Dengan adanya gempa dan tsunami di Palu-Donggala, imbuh Sutopo, maka dana yang akan diajukan pasti bertambah. "Pasti kami ajukan lebih banyak lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah mencairkan dana darurat (on call) sebesar Rp 560 miliar untuk penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.