PUPR Izinkan Pemprov Jakarta Pakai Skema FLPP untuk Rumah DP Rp 0

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) untuk program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0. Skema pembiayaan FLPP dapat digunakan asalkan mengikuti ketentuan.

"Semua pihak boleh memanfaatkan program (FLPP) ini asal mengikuti pola (aturan)," kata Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Nostra Tarigan di Jakarta pada Kamis (19/4).

(Baca juga: Pemprov Jakarta Belum Putuskan Skema Pembiayaan Rumah DP 0 Rupiah)

Nostra menjelaskan penyaluran FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus melalui bank. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menyalurkan FLPP langsung kepada MBR. "Sistem yang sekarang tidak lewat mereka," katanya.

Di luar itu, Pemprov DKI Jakarta masih bisa menyalurkan subsidi atau program lain untuk menunjang Rumah DP nol rupiah ini.  Program lain yang dia maksudkan seperti membantu dari sisi perizinan atau meringankan MBR dari sisi lainnya.

"Dia (Pemprov DKI Jakarta) tambah program, misal menambahkan uang muka. Itu tergantung Pemdanya," katanya menambahkan.

FLPP merupakan program pembiayaan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah dengan mengakses KPR. Jenis penyaluran KPR FLPP antara lain KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Syariah Tapak.

Hingga Maret 2018, penyaluran FLPP sebanyak 1413 unit dengan nilai sebesar Rp 163,5 miliar. Namun, hal ini menurun dari realisiasi di periode yang sama tahun lalu yang menyalurkan 2388 unit rumah dengan nilai Rp 268,2 miliar.

Pada tahun ini Kementerian PUPR bersama pengembang melakukan banyak diskusi untuk meningkatkan kualitas rumah. "Kalau target tahun ini, (penyaluran FLPP) 60 ribuan (unit)," kata Nostra menambahkan.

(Baca juga: Rumah Murah untuk PNS, Polri & TNI: Tanpa DP dan Bisa Dicicil 30 Tahun)