Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menantang pihak yang kerap menyerang pemerintah soal utang, berdiskusi dengannya menggunakan data-data yang benar. Dia ingin agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas soal utang yang dilakukan pemerintah secara utuh.
Hal ini dikatakan Luhut saat menjadi pembicara dalam seminar kehumasan pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4). Dia juga mengungkapkan hal ini di hadapan media, agar para pengkritik yang menyerang pemerintah datang kepadanya. Hingga saat ini pun pihak tersebut tidak ada yang berani datang ke pemerintah untuk beradu data.
"Berkali-kali saya tantang, tidak usah datang ke Ibu Sri Mulyani, datang saja ke saya. Tapi tidak ada yang datang," kata Luhut. (Baca: Faisal Basri: Kenaikan Utang Pemerintah Tak Hanya Buat Infrastruktur)
Secara khusus Luhut juga menyoroti banyaknya isu kebohongan yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu isu yang beredar adalah tuduhan Jokowi merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, ada yang memasang foto Jokowi dengan Dipa Nusantara Aidit pada tahun 1955. Padahal, saat itu Jokowi belum lahir.
Di luar isu yang menyerang pemerintah dan Jokowi, Luhut menyampaikan bahwa secara umum perekonomian saat ini masih tergolong baik. Hal ini tercermin dari pemberian predikat layak investasi (investment grade ) oleh beberapa lembaga pemeringkat dunia. Lalu ada lagi survei Gallup yang menyebut pemerintah RI menjadi pemerintahan yang paling dipercaya masyarakat.
"Kekurangan memang masih ada, tapi jangan dibilang ada di jalur yang tidak benar," kata dia. (Baca: Kerek Peringkat Utang RI, Moody's Nilai Ketahanan Ekonomi Menguat)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan keempat terbesar di dunia dengan tingkat kemiskinan yang hanya 10 persen. Meski begitu, capaian ini belum tentu ditangkap oleh keseluruhan masyarakat.
"Yang opposing government (oppsisi) tahu kalau ada guncangan," ujar dia. Makanya banyak berita bohong (hoax) yang dibuat dan disebarkan pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah.
Pada kondisi seperti ini, dirinya berharap Kementerian dan Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mempresentasikan fakta yang ada dengan menarik. Dengan begitu masyarakat bisa dengan mudah memahami dan menerima informasi yang benar.
Sri Mulyani bahkan menganalogikan cara berkomunikasi pemerintah harus seperti pertarungan tinju. Informasi dari pemerintah harus terus menerus disajikan dan disebar ke seluruh masyarakat tanpa henti. Informasi harus disajikan dengan menarik dan bisa diterima semua kalangan.
(Baca: Waspadai Akun Robot Media Sosial di Tahun Politik)
Acara seminar kehumasan pemerintah hari ini sebenarnya dibuka langsung oleh Jokowi. Sayangnya semua kutipan Presiden bersifat internal dan tidak boleh dipublikasikan. Saat membuka rapat terbatas, Jokowi sempat menyampaikan agar komunikasi pemerintah ke publik ditingkatkan lagi. Ini agar masyarakat ikut mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah.
"Kemudian ikut mengawasi pelaksanaan praktek yang ada," kata Jokowi.