Ganjar Pernah Diminta Setya Novanto Tak Galak Bahas Proyek e-KTP
Kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus bergulir. Mantan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku Setya Novanto pernah berpesan kepada dirinya agar jangan terlalu galak dalam pembahasan proyek e-KTP.
Hal tersebut ditanyakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar dalam lanjutan sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/3). Pertemuan Ganjar dengan Setya yang saat itu masih menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, terjadi tanpa sengaja di Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2011.
(Baca: Penyidik KPK Sebut 5 Nama Anggota DPR Pengancam Saksi Kasus e-KTP)
Dalam pertemuan tersebut, Setya mengingatkan Ganjar agar tidak terlalu galak dalam pembahasan e-KTP. Saat itu Ganjar mengatakan bahwa pembahasan e-KTP telah rampung dibahas di Komisi II. "Saya katakan tidak ada urusan, selain itu proyek ini sudah selesai (dibahas)," kata Ganjar.
Ia juga mengaku saat itu belum mengetahui maksud Setya menyampaikan permintaan tersebut. Seiring waktu berjalan, pelan-pelan saat kasus proyek ini terkuak, Ganjar mulai merasa pesan tersebut ada hubungannya dengan kasus ini. "Belakangan waktu sudah geger (kasusnya) saya berpikir apa ada hubungannya ya," ujarnya.
(Baca: Sambil Menangis Cabut BAP Kasus e-KTP, Anggota DPR: Saya Diancam)
Ketua Majelis Hakim Jhon menanyakan kepada Ganjar, apakah dirinya dianggap terlalu kritis dan galak dalam pembahasan e-KTP. Ganjar menjawab dirinya bersama Komisi II DPR saat itu kritis, terutama saat uji petik e-KTP. Lalu bagaimana pemerintah mengamankan basis data e-KTP serta jaminan bahwa data ini tidak bisa dibobol.
"Mungkin terlihatnya sama orang (lain) itu seperti galak," kata Ganjar. (Baca: Gamawan di Sidang E-KTP: Demi Allah Saya Tidak Menerima Satu Sen Pun)
Selain itu dirinya juga mengakui pernah ditawari titipan uang, salah satunya dari anggota Komisi II saat itu yakni Mustokoweni Murdi. Namun, Ganjar menegaskan tidak pernah menerima uang apapun. "Saya juga tidak bertanya-tanya apakah ada hubungannya (dengan e-KTP). Sikap saya tidak mau menyentuh (uang) itu," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari anggaran 2011-2012, menjadi masalah besar akibat adanya kesalahan sistem dan penyalahgunaan anggaran. Penyelesaian masalah kependudukan tidak bisa berjalan, karena ada dugaan korupsi dalam penyediaan e-KTP.
(Baca Ekonografik: Bagi-Bagi Duit Proyek Jumbo E-KTP)
Menurut Presiden, hampir seluruh masalah kependudukan seperti pengurusan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengurusan rekening perbankan, hingga pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih sulit terselesaikan. "Jadi 'bubrah' semua gara-gara anggarannya dikorupsi," kata Jokowi.