Hentikan intervensi. Kalau merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan tertentu, jangan intervensi, buka forum saja,” tutur Laode.
Menanggapi kondisi tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Riza Damanik menyatakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional semestinya cukup membantu untuk mengatasi intervensi tersebut. Namun ia akui bahwa aturan tersebut butuh bantuan secara kolektif dari kementerian dan lembaga lain. Kolaborasi ini diharapkan bisa keluar dalam kerangka kerja road map yang sedang disusun.
Menurutn Riza, untuk membangun kerangka kerja yang berbeda dari model terdahulu di sektor perikanan akan dilakukan dalam tiga hal, yakni menumbuhkembangkan dan membina pelaku usaha yang baik, serta memberi sanksi berat kepada pelanggar. Dia memastikan Presiden Joko Widodo berkomitmen mengatasi praktik ilegal di sektor perikanan. (Baca juga: Kebijakan Anti IUU Fishing & Reformasi, Selamatkan Ikan dari Kepunahan).
Dalam hal pembinaan, tantangan terbesar adalah membina nelayan kecil. Yang terbesar terkait modal usaha yang sulit didapat, lantaran nelayan dianggap berisiko. Terkait pengembangan pasar, tantangannya menyangkut manajemen usaha, kemitraan dan teknologi, dan sumber daya manusia. Sedangkan dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan, pemerintah berencana membangun industrinya.
Riza menyatakan road map penting karena dalam jangka panjang sumber daya perikanan akan menjadi perebutan banyak negara. Instrumen pengelolaan di sektor ini harus dipersiapkan untuk memastikan ketersediaan ikan di masa mendatang. Instrumen itu akan mencakup kepastian pihak yang mengikuti, alat yang diperbolehkan dalam proses penangkapan, dan sanksi bagi pelanggar.
“Roadmap itu kami yakin selesai tahun ini. Tinggal finalisasi,” kata Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar. (Lihat pula: Pemerintah Targetkan Industri Perikanan Jadi Nomor 1 di Asia).