Meski hanya sementara menjabat Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan memiliki setumpuk pekerjaan rumah yang ingin diselesaikannya dalam waktu singkat.
Luhut mengatakan, setidaknya ada 32 program di Kementerian ESDM yang selama ini tertunda. Dari 32 program itu, 10 program terkait minyak dan gas bumi (migas) mulai dibahas dalam rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/8). “Jadi kami bicara ada 10 item dari Direktur Jenderal Migas,” kata dia.
Beberapa program yang dipaparkan Dirjen Migas antara lain, mempercepat revisi Undang-Undang Migas) dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010. Luhut akan mengusulkan RUU Migas menjadi inisiatif pemerintah sehingga pembahasannya lebih cepat. Sementara revisi PP Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak di hulu migas, diharapkan bisa selesai pekan depan.
(Baca: Era Sudah Berubah, Menteri Arcandra Fokus Revisi UU Migas)
Selain itu, ada beberapa proyek migas seperti Blok Mahakam dan Blok Masela. Ada pula Proyek Jangkrik yang dikelola Eni. Menurut Luhut, gas dari Lapangan Jangkrik akan dialokasikan untuk pembangkit listrik berkapasitas 350 megawatt di Batam. “Itu kami segera koordinasikan. Minggu depan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Direktur Jenderal listrik duduk untuk membahas itu,” ujar dia.
Sedangkan untuk Blok Mahakam, Luhut berjanji akan merampungkan masalah kerjasama antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie pekan depan. Adapun Proyek Masela, dia meminta prosesnya dipercepat dari enam tahun menjadi empat tahun untuk berproduksi. (Baca: Menteri Luhut Klaim Inpex Setuju Pangkas Investasi Blok Masela)
Ada juga proyek kilang minyak, seperti kilang mini, Kilang Tuban dan Bontang. Kedua kilang ini diharapkan sudah memulai tahap konstruksi tahun depan. Sedangkan untuk kilang mini diharapkan memulai proses tender tahun ini.
Selain itu, ada Proyek East Natuna, Proyek IDD Bangka, Insentif Eksprolasi laut dalam, Pipa Jumper WNTS Pemping. ”Kami kebut beberapa. Dalam dua minggu mungkin akan ada proses yang jalan, sebelum menteri yang baru datang bisa selesai, atau menteri yang baru datang nanti selesaikan dan tandatangan,” kata Luhut.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha meminta Luhut harus cermat dalam mengambil keputusan selama menjadi Plt Menteri ESDM. Untuk program yang sudah melalui proses pembahasan panjang memang harus segera diputuskan karena sudah ditunggu beberapa pihak. (Baca: Luhut: Rekomendasi Izin Ekspor Freeport dari Sudirman Said)
Tapi, untuk program baru yang belum pernah dibahas, Satya meminta Luhut tidak perlu buru-buru mengambil keputusan. “Lebih baik menunggu Menteri ESDM yang definitif supaya tidak saling menyalahkan,” kata dia kepada Katadata, Jumat (19/8).