Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon saat Fase New Normal

ANTARA FOTO/Aji Styawan
Foto udara pasak konstruksi Hybrid Engineering (struktur perangkap sedimen ramah lingkungan) yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan pesisir dari abrasi. Bappenas mendukung pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Penulis: Ekarina
30/5/2020, 10.55 WIB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development Initiative/ LCDI) dalam fase kenormalan baru atau new normal. Hal ini dinilai penting  untuk meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang.

Selain itu, pembangunan rendah karbon di fase new normal juga dinilai mampu menghindari terjadinya kondisi kerentanan serta mendukung proses pemulihan sebagai transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan ke arah lebih baik.

“Diperlukan upaya pemulihan ekonomi dan sosial berbasis strategi kebijakan berkelanjutan, terutama implementasi pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi pemulihan perekonomian nasional dan dunia yang tinggi emisi (carbon intensive industries),” ujar  Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, dikutip dari siaran pers, Sabtu (30/5).

(Baca: Kepala Bappenas Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 2020 Hanya 1%)

Menurutnya, pemerintah menyadari perlunya terobosan kebijakan untuk mengatasi dampak krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. Upaya  pemutusan penularan wabah Covid-19, harus bisa disertai dengan tindakan pengamanan sosial dan kesehatan secara simultan serta intervensi ekonomi secara maksimal.

Dengan negitu, perekonomian dan kehidupan sosial Indonesia akan lebih cepat pulih dan kembali normal.

Krisis ekonomi dan sosial yang disebabkan Covid-19 telah membawa perubahan mendasar pada prioritas pembangunan Indonesia. Fokus pembangunan sepanjang tahun ini pada penanggulangan pandemi, jaring pengaman sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sedangkan pada 2021, fokus  akan berada pada arah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, H.E. Owen Jenkins, menyatakan, pemerintah Inggris melalui UK Climate Change Unit mendukung usaha bersama pemerintah Indonesia, dunia usaha dan sektor swasta untuk bersama-sama menanggulangi ancaman global. Ancaman itu baik barupa Covid-19 lingkungan dan perubahan iklim.

(Baca: Raih Dana Norwegia, Pemerintah Dorong Peran Warga Atasi Deforestasi)

“Pemerintah Inggris memahami bahwa pemulihan pasca-Covid-19 memerlukan dukungan nasional dan internasional, tidak hanya dari sisi keuangan, namun juga dari sisi pilihan kebijakan yang akan mendukung stimulasi pemulihan," katanya.

Pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari build back better  menurutnya, memberikan peluang investasi dan  kebijakan yang dapat membantu menuju kepada masa depan lingkungan yang lebih bersih, hijau dan berkelanjutan. 

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam menyebut tak sekedar adopsi new normal, perlu kebijakan komprehensif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, untuk mengatasi ancaman bencana yang ada di depan mata, yaitu perubahan iklim.

“Perlu kenormalan baru dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik (build back better) dengan mempertahankan momentum agenda pembangunan berkelanjutan 2030,” ujar Medrilzam.

Beberapa solusi pemulihan build back better dalam fase kenormalan baru, menurut Bappenas yaitu  stimulus ekonomi jangka panjang harus di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang dan  menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (green jobs). Lalu, menanggulangi perubahan iklim, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang.

(Baca: Tekan Emisi, Jokowi Diminta Gunakan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru)

Kemudian mendorong stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif untuk menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan, pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan. Mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke
dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur.

Di sisi lain, diperlukan pula solusi transisi dari pola business as usual yang tinggi emisi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.

“Indonesia memiliki platform build back better untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, memperhatikan daya dukung  lingkungan, serta mengintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon," katanya. 

Dalam diskusi tersebut, telah dirumuskan 5  sektor yang dapat menopang proses pemulihan ekonomi dan sosial berbasis pembangunan rendah karbon. Sektor ini antara lain di bidang pengelolaan sektor energi, transportasi umum, hutan, pertanian, dan limbah.