Parpol Koalisi Pemerintah Sambut Ancaman Reshuffle Kabinet dari Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu. Ia menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Jokowi pun menyatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya ketika harus merombak kabinetnya. Ia menyatakan yang terpenting saat ini adalah penanganan luar biasa atas krisis cepat terlaksana dan rakyat bisa merasakan dampaknya.

Rencana perombakan kabinet terlontar dari mulut Jokowi setelah menyoroti kinerja menteri-menterinya yang menurutnya “tidak ada progres signifikan”.  Ada tiga hal yang mejadi sorotan utamanya, yakni penanganan kesehatan, bantuan sosial ke masyarkat, dan stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

(Baca: Moeldoko: Jokowi Marah Karena Penanganan Corona Tak Sesuai Harapannya)

Di bidang kesehatan, Jokowi mengkritisi penggunaan anggaran yang baru 1,53% dari total Rp 75 triliun. Ia pun meminta anggaran ini segera dikeluarkan untuk pembayaran dokter, tenaga spesialis, dan belanja peralatan medis. Dengan begitu uang bisa beredar di masyarakat dan dapat memacu aktivitas perekonomian.

Soal bantuan sosial ke masyarakat, Jokowi menyebutnya sudah lumayan. Namun ia mengatakan, “ini harusnya 100% sudah disalurkan.” Ia pun ingin stimulus kepada UMKM segera disalurkan secara tepat sasaran. “Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu,” kata dia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan stimulus ekonomi kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya segera diberikan. Harapannya ini bisa mencegah membengkaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mewanti, “jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita.”

Guna segala hal tersebut bisa terlaksana, Jokowi meminta para menterinya memiliki sense of crisis dan tidak lagi bertindak normal-normal saja. Termasuk dengan membuat peraturan baru jika diperlukan dan ia juga siap mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan perpres.

(Baca: Jokowi Minta Menteri Buat Terobosan dan Tak Ego Sektoral Tangani Covid) 

Tanggapan Partai Politik

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju baru bekerja lebih kurang delapan bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Susunan kabinet Jokowi diisi menteri-menteri dari empat partai pengusung utamanya di Pilpres 2019 plus Gerindra yang menyusul masuk koalisi dan kalangan profesional. Total terdapat 34 menteri.

PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi pada pilpres 2019 menilai wajar ancaman reshuffle  kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ancaman tersebut diutarakan presiden lantaran ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman selama penanganan corona. Namun ia tak menjelaskan lebih jauh pihak yang mencari aman tersebut.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.c0.id, Senin (29/6). 

Hasto pun menyatakan PDIP akan meminta seluruh menterinya yang kini menjabat untuk bekerja lebih keras dan menjaga kekompakan kerja di dalam kabinet. Hal ini agar masalah krisis covid-19 segera terselesaikan. 

"Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," kata dia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan kursi Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menaker, dan Menteri Perdagangan menyatakan tak masalah jika memang reshuffle dilakukan sesuai dengan kebutuhan kerja Jokowi mengendalikan virus corona, bukan berdasarkan desakan pihak tertentu yang ingin masuk ke kabinet.

“Kalau bicara kemungkinan (desakan pihak tertentu), pasti ada. Apalagi kita tahu kekuasaan dan kursi jabatan itu legit,” kata Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Qoumas kepada Katadata.co.id, Senin (29/6).

Yaqut pun yakin menteri-menteri dari PKB tak akan dicongkel dari kabinet. Hal ini karena orang-orang yang didelegasikan menjadi menteri adalah kader terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Kinerja mereka selama ini pun menurutnya baik. “Presiden pasti tahu dan bisa menilai,” kata dia.

(Baca: Moeldoko Jelaskan Makna di Balik Ancaman Jokowi Reshuffle Kabinet)

Saat disinggung perihal Jokowi yang menyoroti kurang maksimalnya pemberian bantuan sosial ke masyarakat, Yaqut yakin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar yang juga bertanggung jawab melakukan kebijakan ini akan aman. Lagi pula, menurutnya, Jokowi tak menyebut penyaluran bantuan sosial buruk, melainkan lumayan.

“Saya juga dapat laporan dari daerah, sejauh ini bansos yang disalurkan pemerintah oke dan on the track. Soal ada satu dua yang bermasalah, masih dalam batas kewajaran mengingat yang diurus juga jutaan warga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Nasdem yang juga mendapat tiga kursi menteri tak yakin Jokowi akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Hal ini karena, seperti dikatakan Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi, belum ada ukuran pasti bagi presiden untuk mengukur performa para menterinya mengingat masa kerja yang masih singkat.

“Tentu saja presiden akan mengarahkan menteri-menterinya yang belum firm dan akan mendorong yang berpengalaman berlari lebih kencang,” kata dia kepada Katadata.co.id.

(Baca: Insentif Tenaga Kesehatan Lambat Cair, Jokowi Minta Prosedur Dipangkas)

Meski begtiu, Taufiqulhadi menyatakan dapat memahami alasan Jokowi sampai berniat merombak kabinetnya. Hal ini karena memang penanganan virus corona harus dilakukan secara cepat dan agar para menterinya lebih termotivasi bekerja.

Terkait kemungkinan Menkes Terawan dicopot lantaran Jokowi menyoroti penyerapan anggaran kesehatan covid-19 yang rendah, Taufiqulhadi tak mau berspekulasi. Ia hanya menyatakan bahwa ukuran kegagalan menteri adalah ketika tidak bisa bekerja sama dan tidak mau mendengar masukan dari orang lain.

“Selama itu tidak ada dan tidak terjadi, maka belum bisa kita sebut gagal,” kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi pun yakin seluruh menteri dari partainya akan aman. Sebab, menurutnya, mereka telah bekerja sesuai dengan koridor dan arahan Jokowi. Terutama dalam mendukung kinerja penyelesaian krisis kesehatan yang terjadi saat ini. “Tidak ada menteri Nasdem yang egosektoral,” katanya.

Golkar yang memiliki empat kursi menteri sama yakinnya dengan Nasdem bahwa tak ada satupun dari mereka bakal dicopot. Partai berlambang beringi ini pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi keputusan reshuffle.

“Saya tahu persis menteri-menteri Golkar sudah bekerja dengan baik,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada Katadata.co.id.

Dave mencontohkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai yang telah bekerja dengan baik. Menurutnya, kebijakan Agus menggenjot permintaan barang dalam negeri adalah langkah efektif dalam menjaga industri domestik tak kolaps. Hal ini selaras dengan perintah Jokowi untuk menyelamatkan usaha dalam negeri, khususnya UMKM.

“Ini tinggal didukung saja oleh kementerian dan lembaga lain. Belanjanya harus diarahkan ke barang dalam negeri. Jangan dipersulit,” kata Dave.

Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan, “kalau reshuffle demi perbaikan kinerja sangat layak dipertimbangkan.” Ia pun yakin Prabowo Subianto dan Eddhy Prabowo yang menjadi menteri mewakili partainya tak akan dicopot.

“Enggak lah (Prabowo dan Eddhy) direshuffle,” kata dia kepada Katadata.co.id.

(Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Kinerja Beberapa Sektor Disorot)

PPP yang hanya memiliki satu menteri menilai peringatan reshuffle Jokowi bukan hal luar biasa. Hal ini karena di periode pertama Jokowi telah empat kali perombakan kabinet. “Apalagi kan memang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogratif presiden,” kata Sekjen PPP, Arsul Sani kepada Katadata.co.id.

Arsul pun menyatakan PPP tak mempersoalkan apabila postur kementerian dan lembaga pada akhirnya berubah setelah reshuffle, lantaran itu adalah hak prerogratif presiden. Namun ia menkankan batasan langkah presiden adalah UUD 1945 dan UU Kementerian Negara.

“Selama tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol enggak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut,” kata Arsul.

Riwayat Reshuffle Jokowi

Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi melakukan empat kali perombakan kabinet. Reshuffle pertama dilakukan dalam tempo yang terbilang cepat, yakni pada 12 Agustus 2015 atau lebih kurang setelah 10 bulan kabinet Indonesia Kerja berjalan sejak dilantik pada 27 Oktober 2014.

Menteri yang dicopot dalam reshuffle ini di antaranya Menko Perekonomian Sofjan Djalil yang digantikan Darmin Nasution, Menkopolhukam Tedjo Edhy digantikan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mendag Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong.

Perombakan jilid II dilakukan pada 27 Juli 2016. Dalam perombakan ini Jokowi di antaranya mencopot Menhub Ignasius Jonan dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Archandra Tahar, dan Menperin Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto.

(Baca: Alasan Istana Terlambat 10 Hari Unggah Video Jokowi Soal Reshuffle)

Reshuffle jilid II digunakan Jokowi untuk mengakomodasi parpol yang baru merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, yakni Golkar dan PAN. Dari PAN yang masuk adalah Asman Abnur menggantikan Yudy Chrisnandi sebagai Menteri PAN-RB.

Reshuffle jilid III dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Ia di antaranya mencopot Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim dan digantikan Idrus Marham dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki digantikan Jenderal (Purn) Moeldoko.

Terakhir, reshuffle dilakukan pada 24 Agustus 2018 yakni mencopot Mensos Idrus Marham yang tersangkut kasus korupsi PLTU Riau-I dan menggantinya dengan Agus Gumiwang Kartasasmita.