Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tak pernah main-main dalam upaya memberantas korupsi. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus diutamakan.
Sebab, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tak akan tumbuh tanpa adanya aspek hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. "Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa ditukar dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," kata Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Oleh karena itu, ia menilai perlunya meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Seluruh kebijakan yang ada pun harus mengedepankan aspek ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). "Kecepatan dan ketepatan tidak bisa ditukar dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," kata Jokowi.
Penegakkan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja, kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
Atas dasar itu, dia menilai agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan. "Dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," kata Jokowi.
Ia juga menyampaikan, nilai-nilai luhur Pancasila, NKRI, serta persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa ditukar dengan apapun. Indonesia tak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada pihak-pihak yang ingin menggoyahkannya.
Selain itu, Jokowi menilai ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak bisa ditukar dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat.
Dia pun menilai masyarakat harus bangga terhadap produk buatan dalam negeri. "Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada
ideologi Pancasila dan budaya bangsa.