Partai Demokrat Walk Out, DPR Tetap Sahkan UU Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi sebuah Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut tetap dilakukan meski sempat terjadi keributan saat rapat paripurna berlangsung.
Keributan terjadi antara anggota Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Partai Demokrat kemudian menyatakan keluar (walk out) dari rapat paripurna mengenai pembicaraan tingkat II terhadap RUU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan oleh Benny yang menginterupsi agenda penyampaian pandangan oleh pemerintah. "Tolong sebelum dilanjutkan, kami dikasih kesempatan. Tolong, Pak Ketua," kata Benny dalam sidang paripurna, Senin (5/10).
Namun, permintaan Benny ditolak oleh Azis sebagai pimpinan rapat. Menurutnya, pandangan fraksi dapat disampaikan setelah agenda pandangan pemerintah. "Pak Benny, saya minta, Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Saya minta interupsi nanti. Saya yang atur dalam rapat," ujar Azis.
Benny masih meminta giliran interupsi selama satu menit. Namun, Azis tidak memberikan kesempatan tersebut kepada Demokrat.
Anggota Fraksi Demokrat kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna. "Kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata Benny, lalu suara mikrofonnya terputus.
Selain Demokrat, hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Sementara, PAN menyatakan setuju dengan beberapa catatan.
Selebihnya, ada enam fraksi yang menyatakan setuju secara bulat untuk pengesahan RUU Cipta Kerja.
Setelah insiden walk out Partai Demokrat, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyebutkan, Undang-Undang Cipta Kerja telah dirancang secara transparan. Selain itu, substansinya telah mementingkan pemulihan dari pandemi Covid-19.
"Walau partai Demokrat tidak ada lagi di sini, penting kami sampaikan bahwa UU ini jadi catatan untuk prioritaskan penanganan Covid-19," ujar dia.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga direspons dengan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Usai pemerintah menyampaikan pandangan, Azis kembali meminta persetujuan dari forum rapat paripurna terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. "Saya mohon persetujuan dalam forum rapat paripurna, bisa disepakati," tanya dia. Mereka yang hadir menjawab setuju.
Dalam pembukaan rapat paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara terus menerus. Baleg bersama dengan pemerintah dan DPD telah rapat sebanyak 64 kali.
Kemudian diikuti dengan dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja, dan enam kali rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). "Dilakukan Senin-Minggu, dari pagi hingga malam dini hari bahkan masa reses tetap dilaksanakan rapat di dalam dan luar gedung," ujarnya.
UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab, 174 pasal, dan berdampak pada 1.302 pasal dari 79 UU terkait. Selain itu, ada 7.197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembahasan DIM, lanjut dia, dilakukan secara detail. Ia juga menilai, mufakat telah diutamakan dalam setiap rapat yang dilaksanakan mulai 20 April hingga 3 Oktober 2020.
Tanggapan Pengusaha
Kalangan dunia usaha menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari ini, Senin (5/10/2020).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
“UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah” katanya dalam siaran pers.
Menurut Rosan, pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, atau banyak pekerja yang bekerja menjadi paruh waktu.
Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan perkerjaaan akan semakin terbuka dan meluas. “kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi,” kata Rosan.
Menurutnya, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.
“Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6%,” ujar Rosan.
Dia juga menilai, pengesahan UU itu dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.
Menurutnya, apabila UU Cipta Kerja dilakukan maka akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi masuk sehingga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.