Satgas Covid-19 Minta Buruh Jaga Protokol saat Demonstrasi Omnibus Law

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta buruh yang berdemonstrasi  menentang omnibus law Undang-undang Cipta Kerja agar tetap patuh protokol kesehatan. Hal ini demi mencegah munculnya lebih banyak lagi klaster corona di industri seperti yang telah terjadi belakangan ini.

Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito mengatakan potensi ini bisa muncul jika buruh berkerumun dan tak tertib menjaga jarak. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan demonstrasi, mereka diimbau untuk disiplin.

“Kami imbau yang ingin melaksanakan hak demokrasi untuk memakai masker dan menjaga jarak,” kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10).

Satgas juga tak memiliki rencana untuk membubarkan demonstrasi karena hal tersebut merupakan wewenang kepolisian. Namun mereka hanya berpesan agar demonstran patuh arahan aparat selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.

Sebelumnya sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi dan mogok nasional buntut pengesahan Rancangan Undang-undang omnibus law Cipta Kerja. Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi mogok akan diikuti dua juta orang buruh hingga Kamis (8/10).

Sedangkan aksi unjuk rasa telah terjadi di Tangerang, Purwakarta, Surabaya, Pasuruan, dan Batam. Buruh memprotes waktu kerja yang eksploitatif, cuti dan hak upah cuti yang tak hilang, hingga jaminan kesehatan bagi pekerja alih daya.

“Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi pidana kepada pengusaha dan tenaga kerja asing harus sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan,” kata Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (5/10).

Adapun polisi akan melarang buruh berunjuk rasa guna mencegah klaster demonstrasi. Larangan ini akan terus berlaku sepanjang Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

“Tentunya dengan pendekatan yang humanis. Kami jelaskan jangan sampai menimbulkan kluster baru dari kegiatan ini," kata Kabag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PID Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Tjahyono Saputro, Selasa (6/10).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10). Sebanyak tujuh fraksi yang ada di DPR menyetujui RUU ini, sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak aturan sapu jagat tersebut.