Jokowi Minta Terawan Urusi Vaksin Gratis, Erick Thohir yang Berbayar

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
Petugas medis mencatat data warga saat proses simulasi ujicoba vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2020). Simulasi di puskesmas tersebut dilakukan setelah ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan ujicoba vaksinasi COVID-19 dengan memastikan kesiapan mulai dari alur proses vaksinasi, tenaga kesehatan, observasi, penerapan protokol kesehatan dan jalur khusus ke Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
19/10/2020, 14.24 WIB

Pemerintah terus mematangkan rencana vaksinasi Covid-19. Presiden Jokowi menyatakan, Sebagian vaksin corona nantinya akan diberikan secara gratis dan ada yang berbayar.

Dua menteri yang diutusnya untuk menangani vaksin Covid-19 adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusan menkes. Untuk mandiri, yang bayar, urusan BUMN,” kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri untuk mempersiapkan komunikasi publik terkait vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk mencegah terulangnya penolakan seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja atau omnibus law.

Menurutnya, gelombang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja terjadi karena buruknya komunikasi. "Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja. Saya harapkan betul-betul dipersiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama," kata Jokowi.

Ia pun meminta para menteri mempersiapkan komunikasi pada masyarakat mengenai halal dan haram dalam penggunaan vaksin, kualitas vaksin, hingga distribusi vaksin. Meski begitu, Jokowi menilai tidak semua informasi perlu disampaikan ke publik. "Harga juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ujar dia.

Selain itu, ia menilai titik kritis dari proses vaksinasi ialah pada tahap implementasi. Sebagai contoh, pemerintah harus menentukan siapa yang disuntik, siapa yang menerima vaksin secara gratis dan siapa yang harus bayar.

Menurutnya, hal-hal tersebut harus diinformasikan secara detail kepada masyarakat agar tidak ada isu yang "dipelintir". "Jangan sampai dihantam isu, dipelintir, kemudian masyarakat demo lagi karena sekarang pada kondisi yang sulit," kata Jokowi.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah untuk menggandeng Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengadakan pelatihan vaksin, seperti pelatihan membawa vaksin hingga penyimpanan vaksin. Sebab, setiap vaksin memiliki perlakua yang spesifik serta berbeda satu sama lainnya.

Jokowi pun telah menerima laporan dari Menteri BUMN bahwa AstraZeneca akan melakukan pengiriman vaksin tahap pertama pada April 2021. Nantinya, Indonesia akan mendapatkan 11 juta vaksin selama satu bulan. Secara keseluruhan, total vaksin AstraZeneca untuk Indonesia sebanyak 100 juta.

Baca Juga

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang pada akhir Oktober. Sebab, lanjut dia, Indonesia sempat mengalami lonjakan kasus virus corona pasca libur panjang pada Agustus lalu.

"Ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid-19," ujar dia.

Ia mencatat, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada 18 Oktober mencapai 17,69%, lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia sebesar 22,4%. Sementara, rata-rata kasus sembuh di Indonesia mencapai 78,84%, lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia 74,67%.

Reporter: Rizky Alika