Alasan Pemerintah Tidak Menggratiskan Seluruh Vaksin Virus Corona

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj.
Petugas kesehatan memberikan penanganan lanjutan kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami reaksi usai divaksin COVID-19 saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12/2020). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang rencananya digelar pada Januari 2021.
Penulis: Happy Fajrian
13/12/2020, 12.34 WIB

Beban Berat Keuangan Negara Akibat Pandemi

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada beberapa kesempatan telah menanggapi permintaan untuk menggratiskan vaksin virus corona.

Menurut Erick pemerintah telah melakukan banyak program untuk menangani serta meminimalisir dampak pandemi Covid-19 bagi banyak sektor yang menambah beban keuangan negara.

Beberapa program tersebut seperti subsidi gaji, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan untuk UMKM, kartu pra kerja hingga diskon listrik dan bantuan pulsa.

Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat mau membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dengan melakukan vaksinasi mandiri untuk mengurangi beban pemerintah.

“Pemerintah punya dua program vaksin bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dan harus dibantu. Tapi perlu juga keterbukaan dari masyarakat mampu pada saat ini harus bisa bantu pemerintah dan bantu yang kurang mampu,” kata Erick beberapa waktu lalu.

Bahkan menurutnya ada sejumlah pihak yang menyatakan akan melakukan vaksinasi mandiri untuk mengurangi beban pemerintah, termasuk dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Banyak anggota Kadin bilang ‘kita bantu pegawai, kita bantu mereka karena selama ini mereka berkontribusi, kerja, produksi, dan hasilnya untuk perusahaan, ini saatnya kita bantu mereka juga’,” klaim Erick.

Halaman:
Reporter: Antara