Jokowi Mulai Siapkan Pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara
Presiden Joko Widodo mulai menyeleksi calon pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus korupsi. Kantor Staf Presiden (KSP) pun meminta masyarakat bersabar untuk menunggu keputusan Jokowi.
"Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai itu. Jadi bersabar saja, pasti memilih yang terbaik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (15/12).
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah menteri pengganti berasal dari kalangan partai politik atau pihak profesional. Selain itu, belum diketahui pasti apakah ada rencana perombakan kabinet (reshuffle) secara besar-besaran.
Donny hanya memastikan, Jokowi menyiapkan sosok pengganti pada dua kursi menteri tersebut. Ia juga menerima masukan dari berbagai pihak. "Tapi sekali lagi, keputusan merupakan hak prerogatif Presiden," ujar dia.
Ia menambahkan, ketiadaan menteri definitif pada dua jabatan tersebut tidak menggangu kinerja kabinet. Bahkan, penyerapan anggaran dua kementerian tersebut membaik meskipun ditangani oleh menteri ad interim.
Berikut Databoks yang menggambarkan opini masyarakat terkait isu reshuffle:
Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan posisi Mensos definitif penting untuk mempercepat bantuan sosial. Sedangkan Menteri KKP baru akan menangani kebijakan pemberdayaan nelayan terutama di masa pandemi.
“Menurut saya urgensinya semakin besar apalagi ada bencana seperti banjir juga,” kata Trubus kepada Katadata.co.id, Jumat (11/12).
Bahkan Trubus berharap Jokowi dapat menunjuk Menteri baru sebelum pergantian tahun. Ini agar mereka dapat segera mengeksekusi kebijakan dan penganggaran pada awal 2021. “Sehingga ada kontrol terhadap kebijakan yang strategis,” kata dia.
Saat ini Gerindra, partai asal Edhy Praboro mendapatkan dua kursi di cabinet. Sedangkan PDIP yang merupakan partai asal Juliari mengisi lima posisi. Terkait posisi politik, Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan kemungkinan yang paling mungkin terjadi adalah masing-masing partai menunjuk kadernya untuk mengisi jabatan yang sama.
Kemungkinan lainnya, Jokowi bisa jadi melakukan penukaran posisi menteri dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle). "Bisa jadi Gerindra diberikan tempat di menteri lain, PDIP menteri lain," kata Arif saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (10/12).
Tapi menurutnya, Jokowi bisa memainkan manuver lain jika pada akhirnya pembicaraan dengan partai politik buntu. Dalam hal ini Presiden bisa memangkas jatah PDIP atau Gerindra untuk memastikan otoritasnya.
Perubahan jatah bagi partai politik merupakan hal yang lumrah dalam percaturan politik. "Kadang, kelompok politik dibuat merasa tidak aman. Dengan rasa tidak aman, mereka sadar ada ketergantungan kepada Jokowi," ujar dia.