Jokowi Minta Bappenas Rombak Sistem Penyaluran Bansos

Presiden Joko Widodo meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merancang ulang sistem perlindungan sosial. Hal ini demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) mencapai sasarannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa akan menyiapkan basis data untuk memastikan efektivitas penyaluran bansos. Pembenahan data tersebut juga untuk memastikan penyaluran bansos memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

"Reformasi sistem perlindungan sosial akan kita segera laksanakan dalam waktu dekat ini. Time frame-nya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan 2024," kata Suharso di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

Kemudian, Bappenas akan menyusun kembali berbagai program bantuan sosial di sejumlah kementerian/lembaga. Program-program tersebut akan disatukan dalam satu program strategis bantuan.

Tak hanya itu, pihaknya akan menguji kembali efektivitas program bantuan sosial di kementerian/lembaga guna memastikan keefektifan program.

Suharso mengatakan, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim dapat turun menjadi 0 persen pada 2024. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 2,5-3 persen.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah pun fokus pada penyaluran bansos pada kelompok masyarakat rentan dan miskin kronis. "Sehingga penurunan kemiskinan bisa kita capai," ujar Suharso.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan pihaknya akan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, Kemensos terus melakukan perbaikan data penerima bantuan.

Cara yang akan dilakukan dengan mencocokkan data Kemensos dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). "Terutama bansos khusus seperti bansos tunai dan bansos sembako," ujar dia pada Selasa (29/12).

Janji tersebut juga telah disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini usai dilantik Presiden Jokowi dua pekan lalu. Selain Kemendagri, Perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi di setiap wilayah. "Sehingga output atau goal bisa dilihat dan dievaluasi bersama dengan perguruan tinggi," ujar dia kata Risma di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12).