Indeks Persepsi Korupsi RI Anjlok, Pemerintah Bakal Evaluasi Kebijakan

ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.
Bupati Banggai Laut nonaktif Wenny Bukamo (tkedua kanan) meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1/2021). Wenny Bukamo diperiksa KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut Tahun Anggaran 2020. .
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
28/1/2021, 19.20 WIB

Selain TII, survei LSI juga menyebut 45,6% masyarakat menilai korupsi meningkat. Simak Databoks berikut: 

Pemerintah Akan Evaluasi Kebijakan untuk Memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi

Menanggapi indeks tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak akan berkurang. Komitmen itu ditunjukkan dengan membangun sistem pencegahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujar Moeldoko di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan pers pada Kamis (28/1).

Komitmen itu juga ditunjukan melalui arahan Presiden saat rapat terbatas. Presiden berulangkali meminta agar tidak ada sekali pun korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan pemotongan hak rakyat. "Jangan korupsi dana kesehatan, jangan memburu rente pengadaan barang jasa,” ujar Moeldoko.

Rapat Koordinasi (Rakor) Stranas PK sebelumnya telah menetapkan rencana aksi 2021-2022 dengan fokus pada sektor terdampak. Di antaranya ialah pengawalan ketepatan subsidi dan bansos, pencegahan pungli dalam layanan dasar, pencegahan rente dalam ekspor impor komoditas strategis.

Baca Juga

Ada juga akuntabilitas pengadaan barang jasa, percepatan layanan perizinan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, KSP memperhatikan masukan, riset, dan kajian seperti Global Corruption Barometer dan Indeks Persepsi Korupsi pada perumusan strategi perbaikan aksi Stranas PK 2021-2022.

Menurutnya, pelaksanaan aksi Stranas PK 2021-2022 akan diikuti dengan peningkatan sinergi dan kolaborasi. "Tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga swasta, dan masyarakat sipil seperti CSO, akademisi, dan media massa," ujar dia.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika