Jokowi Kecewa PPKM Tak Efektif: Ekonomi Tertekan tapi Corona Tak Turun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 tidak efektif. Hal itu terlihat dari mobilitas masyarakat masih tinggi dan sejumlah provinsi masih mencatatkan kenaikan kasus Covid-19. 

Menurut Jokowi, esensi dari PPKM yaitu membatasi mobilitas masyarakat. Namun, implementasinya tidak berjalan sempurna karena aparat tidak tegas dan konsisten. 

"Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 pada jumat lalu (29/1), yang videonya baru diunggah dan dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1) ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, Jokowi meminta para bawahannya untuk mempersiapkan strategi yang lebih praktis dan sederhana dalam mengedukasi masyarakat, terutama di provinsi-provinsi prioritas. Apalagi terkait penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Perlu juga menyediakan masker yang sesuai standar kesehatan. Jadi, ketika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, bisa diberikan oleh pemerintah sekaligus diedukasi terkait protokol kesehatan. 

Selain itu, perlu menghitung dan membuat formula yang berat dalam menghadapi pandemi corona. Tujuannya agar pelaksanaan PPKM lebih baik bersamaan dengan datangnya vaksin virus corona pad Februari mendatang. 

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Agama menyiapkan strategi untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam membantu pelaksanaan PPKM. Begitu juga dengan TNI dan Polri untuk menyiapkan strategi implementasi PPKM.

Selain itu, menteri koordinator diminta mengatur sinergi antar-kementerian, TNI, dan Polri dalam implementasi PPKM ke depan. "Saya ingin Menko juga mengajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi agar mendesain kebijakan ebtul2 bisa lebih komprehensif."

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan agar jajarannya hati-hati terhadap penurunan ekonomi. Meskipun tidak  mempermasalahkan jika ekonomi turun, asalkan jumlah kasus positif Covid-19 ikut turun. "Sebenanya tidak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini kan tidak," ujarnya. 

Adapun Rapat Terbatas itu digelar pada Jumat (29/1) di Istana Bogor yang dihadiri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas , Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Adapun jumlah orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia terus meningkat. Pada Minggu (31/1), jumlahnya bertambah 12.001 orang.

Tambahan kasus tersebut berasal dari 33.162 orang yang dites Covid-19 pada hari yang sama. Dengan begitu, positive rate Indonesia mencapai 36,19%.

Angka itu merupakan rekor tertinggi sejak pandemi dan mencapai tujuh kali lipat dari standard WHO sebesar 5%.  Hal itu berarti laju penularan virus corona di Tanah Air sudah sangat tinggi dan tak terkendali. Dampaknya, jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal karena Covid-19 akan semakin banyak.

Oleh karena itu, pemerintah harus segara menurunkan laju penularan virus corona. Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menyebut pemerintah harus bisa melacak orang yang telah tertular virus corona dengan meningkatkan jumlah tes.

Jika setiap harinya ada 10.000 kasus baru, maka jumlah tes harus mencapai 300.000 per hari. Itu sesuai dengan perhitungan WHO yang mensyaratkan 1 kasus dilacak 30 kontak erat dan kemudian dites.

Dengan cara tersebut, orang yang terinfeksi Covid-19 bisa segera mendapatkan perawatan atau isolasi mandiri. Sehingga pandemi corona di Tanah Air bisa terkendali.

Namun jika banyak orang yang terinfeksi tidak terdeteksi, kasus Covid-19 akan terus meningkat. "Itu yang menyebabkan Indonesia mengalami silent outbreak," ujar Dicky kepada Katadata.co.id pada Rabu (27/1).