Kudeta Militer Pasca-Pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditangkap
Myanmar dilanda krisis politik usai militer menahan konselor atau pemimpin tertinggi negara tersebut yakni Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2) dinihari. Bersamaan dengan itu, mereka juga menangkap Presiden Myanmar yang juga sekutu Suu Kyi yaitu Win Myint
Penangkapan Suu Kyi dan sekutu politiknya dilakukan usai ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer sejak Pemilu Myanmar beberapa bulan lalu. Suu Kyi yang juga pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebenarnya dijadwalkan hadir dalam sidang perdana parlemen pada hari ini.
“Saya ingin memberitahu masyarakat agar tidak menanggapi dengan gegabah dan bertindak sesuai dengan hukum," kata Juru Bicara NLD Myo Nyunt dikutip dari Reuters, Senin (1/2).
Ketegangan politik melonjak pekan lalu ketika seorang juru bicara militer menolak mengesampingkan kudeta menjelang sidang parlemen baru hari ini. Panglima militer Min Aung Hlaing juga membuka kemungkinan mencabut konstitusi.
Sebelumnya NLD telah memenangkan 83% kursi parlemen dalam Pemilu yang digelar 8 November lalu. Meski demikian, militer menolak hasil tersebut dengan alasan kecurangan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung serta Komisi Pemilihan Umum setempat.
Penangkapan Suu Kyi ini menimbulkan kecaman dari penjuru dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang langkah militer negara Asia Tenggara ini untuk mengubah hasil pemilu dan transisi demokrasi Myanmar.
“Serta mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah ini tidak dibatalkan,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Suu Kyi telah berkuasa setelah menang dalam Pemilu 2015 dan memulai transisi pemerintahan sipil Myanmar yang. Ia dikenal setelah beberapa dekade menjalani tahanan rumah dalam perjuangan demokrasi yang mengantarnya memenangkan Nobel Perdamaian.
November lalu, partainya merebut 396 dari 476 kursi di majelis rendah parlemen Myanmar. Angka ini jauh di atas ambang batas yang ditetapkan untuk mengamankan kursi mayoritas.
Meski demikian, konstitusi yang diterbitkan tahun 2008 mengatur 25% persenkursi di parlemen untuk militer. Selain itu mereka berhak mengontrol tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.