RPP Jaminan Kehilangan Kerja: Korban PHK Dapat Uang hingga Rp10,5 Juta
Pemerintah mempublikasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam RPP tersebut, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dapat manfaat uang tunai 6 kali upah.
Pasal 21 RPP JKP menyebutkan uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah. Rinciannya, 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, batas atas hitungan upah korban PHK hanya sebesar Rp 5 juta sehingga total manfaat maksimal yang diterima Rp 10,5 juta.
Cara penghitungannya, korban PHK dengan upah di atas Rp 5 juta akan mendapatkan uang sebesar Rp 2,25 juta pada 3 bulan pertama dan Rp 1,25 juta pada 3 bulan berikutnya. Dengan demikian, maksimal uang yang diperoleh korban PHK dengan upah di atas Rp 5 juta sebesar Rp 10,5 juta.
"Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah," demikian tertulis dalam Pasal 21 ayat (4), seperti dikutip Jumat (5/2).
Besaran batas atas upah akan dievaluasi saban 2 tahun dan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun, besaran gaji yang menjadi basis penghitungan pesangon ialah upah yang dilaporkan pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan.
Bila upah pekerja yang dilaporkan pengusaha tidak sesuai dengan nominal sebenarnya, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja/buruh secara sekaligus.
Selain uang tunai, korban PHK juga mendapatkan fasilitas akses informasi pasar kerja serta bimbingan jabatan berupa penilaian diri atau konseling karir. Kemudian, mereka juga akan diberikan pelatihan kerja melalui program JKP.
"Manfaat pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi," demikian tertulis dalam Pasal 30 RPP tersebut.
Meski demikian, korban PHK harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan JKP. Salah satunya, harus bersedia untuk bekerja kembali. Mereka juga harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan ini juga tidak diberikan bagi pekerja/buruh yang kena PHK karena alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Adapun, JKP untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diberikan bila PHK dilakukan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
Adapun Pasal 11 mengatur besaran iuran dalam JKP sebesar 0,46 persen dari upah bulanan pekerja. Dari angka tersebut, pemerintah menanggung porsi 0,22. Sedangkan sisa 0,24 persen berasal dari rekomposisi Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi juga mengonfirmasikan batas atas basis formulasi upah sebesar Rp 5 juta . Sedangkan keuntungan lainnya dari JKP adalah pelatihan para korban PHK. "Serta akses informasi kerja," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (5/2).
Meski demikian buruh menganggap besaran dana dari program JKP belum sesuai dengan harapan mereka. Padahal, banyak pekerja yang diberhentikan memiliki masa kerja yang lama sehingga upah terakhirnya di atas Rp 5 juta.
"Bahkan dalam diskusi, pemerintah masih menyebut 6 kali dari upah. Jadi pemahaman kami, pesangon diberikan utuh," ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris Raweyai yakni Bibit Gunawan, Jumat (5/2).
Oleh karena itu, RPP JKP tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan bagi korban PHK. "Dalam jangka panjang, seharusnya melindungi korban PHK. Tapi konsep ini belum tampak ya apakah bisa melindungi," katanya.