Pergeseran Demokrasi Jadi Dalih Moeldoko Kudeta AHY di Demokrat

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
29/3/2021, 13.47 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko buka suara lagi terkait perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat. Ia menyampaikan alasannya menerima pinangan sejumlah pihak untuk memimpin partai berlambang mercy itu.

Moeldoko mengatakan arah demokrasi dalam tubuh Demokrat telah bergeser. Ini terjadi seiring dengan pertarungan ideologi yang kuat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menjelaskan bahwa pertarungan itu terstruktur dan mudah dikenali. Selain itu hal ini bisa menjadi ancaman untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada 2045.

"Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujar kata Moeldoko seperti dikutip dari video yang diunggah melalui akun Instagramnya @dr_Moeldoko, Minggu (28/3).

Kepala Staf Kepresidenan itu juga meminta agar tidak menghubungkan peristiwa ini dengan Presiden Joko Widodo. Ia tidak ingin Jokowi terbebani oleh persoalan yang ia hadapi.

Mantan Panglima TNI itu juga mengaku khilaf lantaran tak memberitahu istri dan keluarganya atas manuvernya di Demokrat. Namun, ia menilai sudah terbiasa mengambil risiko yang menurutnya dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. "Dan itu atas otoritas pribadi," ujar dia.

Sebelum menerima jabatan itu, Moeldoko telah mengajukan tiga pertanyaan kepada peserta KLB. Pertama, apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART.

Kedua, seberapa serius para kader meminta Moeldoko memimpin Partai Demokrat. Terakhir, apakah para kader akan bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan," katanya.

Adapun dari hasil suvei yang dilakukan Charta Politika, sebanyak 51,3 persen responden percaya bahwa Pemerintah tak terlibat Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang tanggal 5 Maret lalu. Sedangkan 51,7 persen menyatakan terlibat dan 33,1 persen menyatakan tak tahu atau tak menjawab.

Meski demikian, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Jokowi bisa merugikan Presiden. Oleh sebab itu ia berharap mantan Wali Kota Solo itu bsia memberikan pernyataannya untuk menepis keterlibatan Moeldoko.

"Ini menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak berjalan dan itu buruk buat pemerintah," kata Mardani, Minggu (28/3) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai ada kemungkinan kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  memenangkan pertarungan internal ini. Namun, hal tersebut bisa terjadi bila ia berhasil melakukan rekonsolidasi internal.

Selain itu, ada pula potensi adanya sosok alternatif dalam partai berlambang mercy tersebut. Hal serupa pernah terjadi dalam pertarungan partai Golkar saat pertarungan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Pertarungan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mereda setelah Jusuf Kalla turun. Dan Golkar memukan sosok alternatif, Setya Novanto," ujarnya. Kemungkinan lainnya, konflik antara AHY dan Moeldoko terus berlarut sehingga Demokrat menjadi lemah pada pertarungan Pilpres 2024. 

Reporter: Rizky Alika