Istana Sebut Jokowi Akan Percepat Usaha Mencapai Netralitas Karbon

 Presiden Joko Widodo dianggap belum menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan target penurunan emisi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim. Namun, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengklaim Indonesia akan mempercepat pilot percontohan netralitas karbon atau net zero emissions.

Menurutnya, Jokowi mengajak seluruh negara di dunia untuk menanggulangi dan menyukseskan net zero emissions. Mantan Wali Kota Solo itu juga sangat memahami permasalahan lingkungan merupakan permasalahan bersama.

"Sebagai bentuk komitmen kita dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah mempercepat pilot percontohan net zero emissions," kata Fadjroel saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (23/4).

Seluruh negara di dunia merupakan bagian dari sistem yang sangat besar. Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh negara di dunia untuk membangun kesepemahaman, komitmen, strategi kemitraan global dalam mencapai net zero emissions.

Indonesia pun akan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara. Kawasan industri hijau itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

RI juga sedang merehabilitasi hutan mangrove yang terbesar di dunia, yaitu seluas 620 ribu hektare sampai 2024. Indonesia juga selalu membangun penguatan kerja sama yang memprioritaskan perubahan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan.

"Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia akan terus mengajak seluruh negara di dunia untuk menyelamatkan dan menjaga kelestarian lingkungan," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai pidato Jokowi tidak menunjukkan sense of crisis atas situasi genting akibat perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu seperti cuaca ekstrim yang memicu banjir di Kalimantan Selatan hingga siklon tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.

"Tidak disampaikannya komitmen penurunan emisi yang agresif menunjukkan tendensi Indonesia menjauhkan diri dari pergaulan global untuk menyelamatkan manusia dari krisis iklim," katanya.

Padahal, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bisa memimpin arah kebijakan global untuk mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak. Upaya ini dilakukan dengan memimpin penurunan emisi di dalam negeri melalui kebijakan serta rencana yang sistematis dan terukur.

Sebaliknya, Jokowi justru menjelaskan penanganan perubahan iklim berbasis proyek. "Dari pengalaman sebelumnya, perubahan iklim berbasis proyek terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan," kata dia.