Prabowo Akan Jelaskan Anggaran Jumbo Alutsista Rp 1.750 Triliun ke DPR

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menhan Prabowo Subianto (kiri) bersama Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R (tengah) dan Menlu Retno Marsudi menyapa wartawan seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Prabowo menghadiri rapat kerja dengan DPR pada Rabu (1/6) untuk membahas rencana pertahanan RI.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
2/6/2021, 14.12 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjelaskan rencana strategis pemerintah bidang pertahanan dan keamanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (1/6). Salah satu yang akan dijelaskan adalah isi Peraturan Presiden tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan TNI yang ramai belakangan ini.

Rapat Prabowo dengan Komisi I digelar secara tertutup mulai pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut akan hadir pula Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto serta tiga pimpinan matra TNI.

Meski demikian, Prabowo enggan menjelaskan poin detail penjelasannya kepada awak media. “Nanti DPR yang akan tanya saya, bukan kamu (media),” kata Prabowo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/6).

Baca Juga

 Sedangkan DPR telah sepakat rapat hari ini akan digelar tertutup. Ketua Komisi I Meutya Hafid menjelaskan hal ini lantaran rapat akan membahas hal strategis seperti pembelian alat utama sistem persenjataan dan sistem pertahanan negara.

 Dalam rancangan Perpres tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyiapkan anggaran belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai US$ 124,9 miliar atau setara Rp 1.750 triliun hingga 2024 mendatang.

Pembiayaan pengadaan peralatan tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut terdiri dari US$ 79 miliar untuk pengadaan senjata, pembayaran bunga US$ 13,3 miliar, dan dana pemeliharaan US$ 32,2 miliar.

Namun Kementerian Pertahanan akan mengusut pihak yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen rancangan Perpres tersebut. Mereka menyatakan dokumen perencanaan tersebut adalah bagian dari rahasia negara sehingga penyebarnya akan dicari.

“Kami sesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gossip dengan nuansa kecemburuan politik,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (31/5).

Dia juga menjelaskan bahwa biaya pengadaan tak akan membebani anggaran negara lantaran mengandalkan pinjaman. Adapun utang yang diberikan dalam tenor panjang serta bunga yang kecil.

Pembayaran utang tersebut akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tiap tahun. “Dengan asumsi alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” katta Dahnil.

Baca Juga

Reporter: Antara