Pemerintah Pertimbangkan Pelonggaran PPKM karena Keluhan Masyarakat

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.
Warga melaksanakan shalat idul Adha di Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, di tengah penerapan PPKM Level 3-4, Selasa (20/7/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
22/7/2021, 19.57 WIB

 Wiku juga tidak menampik kemungkinan pengetatan kembali  jika diperlukan. Evaluasi pelonggaran PPKM akan diamati pada hari ke-10 hingga hari ke-14. "Tetap waspada agar kondisi tetap terkendali sehingga relaksasi dapat dilakukan dengan baik," kata Wiku.

Sebelumnya, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengingatkan penurunan kasus Covid-19 selama beberapa hari ke depan tidaklah realistis.

"Tidak realistis seminggu bisa turun kecuali ada strategi ekstrem selama PPKM dan terus berlanjut dengan 3T (testing, tracing, treatment) yang luar biasa," kata Dicky saat dihubungi Katadata, Rabu (21/7).

Ia pun mengakui, Indonesia tidak akan sanggup untuk melakukan pembatasan sosial. Sebab, langkah tersebut membutuhkan ongkos sosial dan ekonomi dalam jumlah besar.

Dicky mengatakan perlu dilakukan peningkatan 3T di seluruh wilayah guna mencegah pemburukan pandemi di semua sektor. Selain itu, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tidak terbatas hanya pada aspek kesehatan.

Dicky menganjurkan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengetesan hingga 1 juta per hari. Dengan cara tersebut, Indonesia bisa menghindari kebijakan pembatasan aktivitas sosial.

Indonesia  melaporkan tambahan angka kasus positif Covid-19 sebanyak  49.509 pada Kamis (22/7/2021) sehingga total kasus positif menembus 3.003.339.  Angka kematian tercatat 1.449  kasus atau menjad rekor yang tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia. 

Halaman:
Reporter: Rizky Alika