Kumpulkan Pengusaha, Jokowi Bahas Pengembangan Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo terus melanjutkan pembahasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kepala Negara pun mengundang sejumlah pengusaha pada Rabu (8/9) untuk membahas perpindahan pusat pemerintahan Indonesia.
Adapun, sejumlah pengusaha yang hadir meliputi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman.
Kemudian, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) Alphonsus Widjaja, dan Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto.
"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanannya akan terus dilaksanakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan pengembangan ibu kota baru akan dilakukan dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Selain itu, payung hukum pemindahan ibu koya juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci isi dari aturan tersebut.
Sementara, Arsjad Rasjid mengatakan Kadin akan mendukung pembangunan ibu kota di Kaltim sebagai simbol baru negara yang ditata dengan asri. "Kami mendukung ibu kota baru sebagai simbol daripada gimana Indonesia di kemudan hari 2045," katanya.
Jokowi sebelumnya sempat meninjau pembuatan sodetan calon ibu kota baru negara di Kalimantan Timur pada Selasa (24/8). Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda.
Presiden beralasan kedatangannya untuk meninjau detail kesiapan ibu kota baru. Dia juga telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait pembangunan sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan di sekitar pusat pemerintahan RI itu.
Selain itu perpindahan ibu kota negara masih dalam rencana meski saat ini Indonesia masih dilanda pandemi. "Artinya, agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana (pemerintah)," kata Jokowi.
Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, fokus pembangunan infrastruktur diharapkan mampu beralih dari Jawa ke Kalimantan Timur dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal tersebut diharapkan menstimulus investasi, sehingga kawasan industri di luar Jawa ikut berkembang.
Berdasarkan kajian Bappenas pada Juni 2019, pemindahan IKN akan membuat arus perdagangan turut berubah dari Jawa ke luar Jawa. Bappenas memperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika IKN dipindah.
Alhasil, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari wilayah-wilayah non-Jawa juga bakal meningkat seiring pemindahan IKN. Menurut Bappenas, peningkatan kontribusi wilayah-wilayah non-Jawa akan punya andil terhadap perekonomian nasional sebesar 0,1%.