Menkes Sebut Pemberian Vaksin Booster Tak Etis Saat Ini

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemberian dosis ketiga vaksin corona Covid-19 atau booster memang benar secara klinis. Sebab, Budi menyebut pemberian vaksin booster dapat meningkatkan antibodi terhadap corona.

Walau demikian, Budi tak sependapat dengan pemberian vaksin booster secara luas di Indonesia pada saat ini. Ini lantaran orang yang telah divaksin corona tahap pertama baru mencapai 78,5 juta jiwa per Sabtu (18/9).

Jumlah itu baru 37,7% dari target sasaran vaksinasi yang sebanyak 208,3 juta jiwa. Persentasenya pun hanya mencapai 29,1% dari populasi Indonesia yang sebanyak 270,2 juta jiwa.

Sementara, orang yang telah mendapatkan vaksin corona secara penuh baru sebanyak 44,7 juta jiwa. Proporsinya setara 21,5% dari target sasaran vaksinasi dan 16,5% dari populasi Indonesia.

“Masih ada orang Indonesia yang belum seberuntung kita. Mereka dapat vaksinasi pertama saja belum,” kata Budi dalam diskusi Wealth Wisdom 2021: How to Live with Covid-19 in the Long Run yang diselenggarakan Bank Permata bersama Katadata pada Sabtu (18/9).

Menurut Budi, upaya mendapatkan vaksin booster selain untuk tenaga kesehatan bukanlah hal yang etis. Dia menilai orang yang melakukan hal tersebut egois karena hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

"Apakah etis untuk kita memaksa, ngotot, bahkan mau membayar cari sumber (vaksin booster) dengan mengambil jatah saudara-saudara kita yang belum mendapatkan, yang tidak seberuntung kita?" kata Budi.

Dalam kesempatan berbeda, vaksinolog Dirga Sakti Rambe menilai pemberian vaksin booster untuk masyarakat umum tidak akan berdampak besar. Sebab, upaya pengendalian pandemi hanya bisa dilakukan dengan membangun kekebalan kelompok (herd immunity), bukan individu.

Kekebalan kelompok hanya dapat dicapai jika 70% masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin corona secara penuh. Ini berarti butuh 189,1 juta orang mendapatkan dua dosis vaksin corona untuk bisa mencapai kekebalan kelompok.

Atas dasar itu, Dirga meminta pemerintah untuk fokus memperluas cakupan vaksin corona di dalam negeri, alih-alih memberikan vaksin booster. "Jadi enggak usah mencari-cari booster sendiri. Pada saat ini, dua kali vaksinasi sudah cukup," kata Dirga.

Dirga mengatakan, pemerintah boleh memberikan vaksin booster jika kekebalan kelompok di Indoensia telah tercapai. Dengan kecepatan vaksinasi saat ini, dia meyakini target tersebut sudah bisa tercapai pada tahun depan.

"Booster itu suatu keniscayaan. Mungkin tahun depan akan ada booster dan pemerintah telah menyiapkan ke arah situ," kata dia.

Pemerintah sendiri berencana memulai pemberian vaksin booster pada 2022. Kemenkes telah mengusulkan 114,6 juta masyarakat yang menerima vaksin booster gratis.

Dari jumlah itu, 87,4 juta orang di antaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sementara, 27,2 juta orang ialah Pekerja Bukan Penerima Upah kelas III (PBPU III) yang selama ini dibiayai pemerintah daerah.

Untuk peserta PBI BPJS Kesehatan, pemerintah akan menyiapkan vaksin sebanyak 97,1 juta dosis. Sedangkan untuk PBPU III, pemerintah akan mencadangkan vaksin sebanyak 30,2 juta dosis.

Di luar itu, ada 93,7 juta orang yang akan vaksinasi dengan menanggung biaya secara mandiri. Total vaksin berbayar yang akan disediakan mencapai 104,1 juta dosis.