Asosiasi Guru Kritik Persiapan PTM di Jakarta Bermuatan Bisnis

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik proses asesmen Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang diselenggarakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI bermitra dengan perusahaan platform pembelajaran swasta Sekolah.mu dalam proses asesmen tersebut.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri khawatir keterlibatan platform Sekolah.mu yang merupakan pihak swasta bermuatan bisnis. Dia juga keberatan berbagai pertanyaan asesmen tak relevan dan khawatir bocornya data pribadi.

"Dinas Pendidikan DKI Jakarta malah memberikan ruang praktik komersialisasi terselubung dengan memberikan otoritas asesmen pembukaan sekolah kepada perusahaan pembelajaran digital," kata Kepala Bidan Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri seperti dikutip pada keterangannya, Senin (20/9).

Sekolah.mu didirikan oleh Najeela Shihab yang merupakan pendiri Sekolah Cikal yang dianggap pelopor slogan Merdeka Belajar.

P2G menerima laporan bahwa platform itu mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan PTM terbatas. Pertanyaan diajukan kepada guru, siswa, dan orang tua. Terdapat 11 modul yang wajib diisi dan pengisian modul menjadi syarat untuk PTM.

Namun, dia menilai modul tersebut lebih banyak mempromosikan platform Sekolah.mu dibandingkan memberikan materi persiapan PTM. Sejumlah guru, siswa, dan orang tua pun merasa kerepotan saat diperintahkan Dinas Pendidikan DKI untuk menonton video yang berada dalam modul itu.

Selain itu, pengerjaan tiap modul cukup lama, berdurasi sekitar 2-3 jam. "Bayangkan harus mengisi 11 modul," ujar dia.

Selain itu, P2G menemukan beberapa instruksi untuk mengisi formulir club member. Pertanyaan yang diajukan pun berhubungan dengan data pribadi."Sejatinya tak ada kaitan dengan PTM terbatas," katanya.

P2G pun khawatir, data pribadi para guru, siswa, dan orang tua disalahgunakan untuk kepentingan bisnis sekolah.mu.

Di sisi lain, P2G belum melihat adanya verifikasi asesmen PTM terbatas secara faktual di lapangan. Pihaknya pun menilai, pembukaan 1.500 sekolah di DKI pada akhir September akan berisiko.

Oleh karenanya, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan model asesment PTM yang merugikan guru, anak, dan orang tua.
"Terlebih akan ada 1.500 sekolah di DKI Jakarta dibuka dengan metode asesmen yang tak relevan seperti ini," katanya.

Katadata.co.id telah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana. Namun, belum ada tanggapan hingga berita ini ditulis.

Sementara, Chief Operating Officer (COO) Sekolah.mu Radinka Qiera enggan merespons  tudingan P2G. "Silakan ditanyakan ke Dinas Pendidikan saja kalau memang pertanyaannya dari pihak P2G juga ditujukan ke sana," ujar dia.