Reshuffle Makin Dekat, Mendagri Tito Karnavian Potensi Digeser

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Penulis: Redaksi
Editor: Yuliawati
5/10/2021, 18.55 WIB

Perombakan kabinet atau reshuffle menguat menjelang proses pemilihan Panglima TNI baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanti surat presiden (surpres) tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI seiring masa reses yang akan dimulai 8 Oktober 2021.

Tak hanya mengganti Panglima TNI, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak posisi beberapa menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Mendagri akan dirotasi, posisinya akan diisi orang PDIP," kata sumber Katadata.co.id, Selasa (5/10).

Jabatan Tito kemungkinan akan diambil alih Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. PDIP mengincar jabatan ini demi mengamankan suara dalam Pemilu 2024. Posisi Mendagri sangat strategis di masa Pemilu seperti memiliki kewenangan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah. Mendagri juga punya pengaruh besar terhadap tim seleksi penyelenggara pemilu di daerah.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebut ada kemungkinan tukar guling antar Tito dan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB. “PDIP tentu ingin berkuasa tiga kali berturut-turut,” ujarnya saat dihubungi Katadata, Senin (4/10).

Ujang menyebut jika Presiden memang ingin melakukan reshuffle,  harus dilakukan secepat mungkin. Semakin lama ditunda, maka para menteri akan menunggu dengan harap-harap cemas. Apalagi bagi menteri-menteri profesional yang tidak punya latar belakang partai. “Mereka [menteri profesional] kemungkinan akan dikorbankan kalau ada reshuffle," kata dia.

Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan belum mendengar kabar soal tukar guling jabatan Mendagri dan Menpan RB. Ia menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan ketua umum partai sepenuhnya. “Itu bukan wilayah saya,” ujar Hendrawan.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono pun menyatakan belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Belum ada rencana," kata dia dihubungi hari ini.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini pun mengatakan belum menyerahkan surat presiden berisi nama calon panglima TNI. Ia mengatakan, surat tersebut akan segera diserahkan ke DPR dalam waktu dekat. "Segera kami kabari bila sudah dikirim ya," kata Faldo.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada 8 November 2021 bertepatan dengan usia yang ke-58 tahun. Biasanya sebelum masa tugas berakhir, pemerintah menentukan pengganti Panglima TNI.

Sejak pertengahan tahun ini sebenarnya Jokowi sudah mematut para calon panglima baru untuk menggantikan Hadi. Sejalan dengan giliran rotasi, dua kandidat kuat Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Dari perkembangan terakhir, nama Laksamana Yudo yang terus mencuat. Kabarnya, Jokowi telah menjatuhkan pilihan kepada Yudo untuk menjadi Panglima TNI. Informasi yang sama disampaikan dua sumber lain Katadata.co.id di kalangan politisi dan pejabat pemerintah.

Reporter: Rizky Alika