Jokowi Dorong Transparansi Layanan Lewat Inovasi Digital saat Pandemi

Presiden Joko Widodo mengatakan prinsip keterbukaan sangat diperlukan dalam mengelola pemerintahan di masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan inovasi digital dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi norma sekaligus kunci meningkatkan kepercayaan publik.

"Keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusifitas menjadi sebuah keniscayaan dalam mengelola pemerintahan. Di masa pandemi ini, prinsip tersebut bahkan menjadi sangat esensial," kata Jokowi pada Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2021 secara virtual, Rabu (15/12).

Menurutnya, prinsip itu diperlukan guna memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan layanan publik yang inklusif, dan menangani disinformasi. Mantan Wali Kota Solo itu memastikan, kepercayaan publik menjadi kunci.

Pemerintahan yang dipercayai sangat penting agar pemerintahan dapat berjalan efektif. Terkait hal itu, partisipasi publik perlu diperkuat.

Adapun, pemerintah Indonesia telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu Lapor. Kanal tersebut menghubungkan dengan lebih dari 600 lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Sejak 2015, Lapor telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat.

Selain itu, inovasi digital harus diperkuat. "Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar dia.

Kepala Negara menilai, digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tak hanya itu, digitalisasi akan mengurangi potensi korupsi dan penyelewengan di masa pandemi.

Meski begitu, transformasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. "Karena itulah Indonesia menjadikan transformasi digital menjadi salah satu prioritas di kekuatan G20," ujar dia.